Karawang, JabarNet.Com– Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Karawang Yudi Yudiawan blak-blakan paparkan anggaran 910 juta untuk pengadaan materai.
Ia menegaskan anggaran sebesar itu bukanlah seluruhnya untuk membeli materai, melainkan merangkap untuk biaya antar dokumen kependudukan.
“Perlu diketahui anggaran 910 juta itu bukan untuk biaya pengadaan materai saja, setiap tahunnya anggaran buat beli materai sebesar 10 juta,” ujarnya menjelaskan kepada JabarNet, Kamis (15/02/20).
Lebih lanjut Yudi menyebut berdasarkan Surat Edaran Reformasi Birokrasi (RB) nomor 5 tahun 2019 tentang kompetisi inovasi pelayanan publik dan Peraturan Mentri Dalam Negeri tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring, menjadi dasar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang membuat terobosan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan terhadap masyarakat.
“Sebesar 900 jutanya itu diperuntukan biaya pelayanan terhadap masyarakat untuk antar dokumen kependudukan KTP, KK, Akta Kelalhiran dan KIA. Adapun rinciannya adalah per hari sebanyak 75 dokumen x 20 hari x 12 bulan x Rp 8000 biaya antar / dokumen,” jelasnya.
Kendati sudah ditentukan jumlah target per hari, kata Yudi melanjutkan, tidak menutup kemungkinan per hari tidak akan sampai sebanyak target yang ditentukan tersebut.
“Sehingga jika anggaran tidak terserap seluruhnya akan direlokasi kepada kegiatan oprasional yang sifatnya pelayanan lainnya,” katanya.
Disinggung terkait mekanisme pembayaran terhadap jasa antar dengan pihak Pos seperti apa, Yudi menjawab dirinya akan membayar minimal per bulan sesuai banyaknya dokumen yang jadi dan diantarkan.
“Pembayaran dilakukan minimal sebulan sekali, disesuaikan dengan banyaknya jumlah dokumen yang sudah diantarkan, tidak perhari karena terlalu ribet,” timpalnya. (red)
