Karawang, JabarNet.com-Perseteruan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang dengan Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mengenai defisit anggaran, sehingga tidak dapat mengakomodir nominal Pokok Pikiran (Pokir) yang di inginkan ke 50 anggota DPRD Karawang.
Sebelumnya dihari jumat lalu SEKDA Acep Jamhuri mengutarakan kekesalan terhadap anggota dewan Karawang yang ngotot minta pokir disaat anggaran pendapatan Kabupaten Karawang mengalami defist,
“ Ada pihak lain juga disebelah sana, teman-teman kita (anggota DEWAN yang terhormat) menuntut POKIR yang menjadi aspirasinya, Ungkap Acep nada kesal, Jum’at (1/11/2019), di halaman plaza Pemkab Karawang.
Beragam respon publik muncul, bahkan beberapa anggota DPRD Karawang pun ikut merespon, atas apa yang di utarakan Sekda pada acara apel pagi pekan lalu.
Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Karawang, Deden Sofian ikut merespon polemik perseteruan antara lembaga Legislatif dan Eksekutif Karawang tersebut.
“Di mana letak salahnya pak Sekda, ketika mengutarakan perihal itu di acara apel pagi? Malah saya mengapresiasi langkah Sekda, dengan di utarakannya seperti itu, akhirnya masyarakat tahu, bahwa memang DPRD minta Pokir dengan nominal yang mereka tentukan sendiri.”, Seraya bertanya.
“Malah saran saya lebih ekstrim, sebaiknya tidak ada lah itu alokasi APBD untuk Pokir. Ada pun soal urusan pembangunan, mending semuanya langsung saja di realisasikan oleh Pemkab Karawang melalui Dinas – Dinas yang bersangkutan. Toh tanpa Pokir juga, yang namanya aspirasi masyarakat dapat terserap melalui Musrenbang.”, Tegasnya.
“Masih bagus Pemkab Karawang mengalokasikan APBD untuk Pokir Dewan, walau pun kecil dan kondisi APBD untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 sedang defisit.”, Sesalnya.
“Soal saran Dewan bahwa Pemkab harus menggenjot pendapatan serta piutang untuk menghindari defisiti di Tahun – Tahun anggaran selanjutnya, saya sepakat! Memang itu sudah menjadi fungsi Dewan.”, Katanya.
“Tapi untuk urusan Pokir, sebaiknya alokasi APBD untuk Pokir Dewan di tiadakan saja. Repdem Karawang bersama element masyarakat lainnya, siap melakukan aksi unjuk rasa mendesak Pemkab Karawang agar mentiadakan alokasi APBD untuk Pokir.”, Ungkapnya.
“Ini serius, saya akan segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan unsur masyarakat lainnya, untuk mengagendakan aksi tersebut. Kita lihat saja nanti ya, pasti saya tindak lanjuti secara serius agenda ini.”, Tutupnya.(rls/red)
