Karawang, JabarNet.com– Polemik kegaduhan pokir antara Legislatif dan eksekutif yang sempat menjadi perbincangan, pasalnya disaat Kabupaten karawang mengalami defisit anggaran DPRD Karawang malah ngotot minta jatah lebih atas pokir tersebut, ditambah munculnya statemen SEKDA Acep Jamhuri bahwa anggota dewan tidak mengerti kondisi.
Tidak mau dianggap berpolemik ,SEKDA Acep Jamhuri menyatakan saat diwawancara awak media usai apel pagi, senin (4/11/2019),” bahwa Pemda Karawang saat ini sedang mengalami defisit
” Kita memang defisit, jadi adanya polemik jangan dipermasalahkan, sekarang kita harus saling sama kan persepsi antara Dewan dengan Eksekutif, Saling introspeksi lah” Ucap Acep.
Lanjut Acep, Artinya bagaimana kita menyamakan persepsi kedepan untuk sama-sama mengejar RPJMD, karena di tahun 2021 itu harus RPJMD selesai.
“ Kemarin pun kita sudah membahas anggaran bersama OPD, termasuk juga usulan –usulan dan POKIR itu mereka punya hak, Ada pemikiran-pemikiran artinya, menjadi pokok pemikiran yang menjadi skala prioritas bukan jatah-jatahan. Artinya bagaimana kita menyamakan persepsi kedepan untuk sama-sama mengejar RPJMD di tahun 2021 harus selesai RPJMD, tidak apa-apa ada Pokir juga tapi Pokirnya mengarah ke RPJMD, Beber Acep
Ketika ditanyakan berapa jumlah yang diajukan dewan untuk saat ini, jawab Acep minimal sama dengan yang kemarin 5 Milyar.
Selanjutnya ketika ditanya diminta tanggapan kembali,ada pribahasa POKIR itu sebagai bargaining antara legislatif dan eksekutif meloloskan setiap anggaran yang ada.
“Pokir itu bukan jatah-jatahan, dewan kan punya pokok pokok pikiran, Apa yang harus diselesaikan. Kita komitmennya prioritaskan ke RPJMD itu dulu, Diluar itu silahkan lah. Sama juga sedang menyamakan persepsi.
“ Sebenarnya saya dengan temen-temen Dewan sudah deal tidak ada masalah, dengan pimpinan Dewan, dengan ketua Komisi, dengan ketua fraksi. Nah dengan yang lainnya gak tau.
Masih menurut SEKDA Acep, ketika kondisi Kabupaten Karawang sedang mengalami defisit anggaran sampai kemudian dan katanya ada piutang banyak sekitar 525 Milyar, itu bisa dilihat nanti pada saat pembahasan dan setelah pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) kemudian pembahasan menuju APBD, Ini harus dibongkar.
“Jadi anggaran-anggaran pendapatan ini darimana saja, kenapa seperti ini kan memang ini menjadi tugas kita bersama Dewan untuk mengawasi anggaran”. Ungkapnya.
Nanti pada saat pembongkaran, semua akan diundang, Dinas Pendapatan diundang, dan kemudian jika ada kecurigaan tentang bantuan-bantuan keuangan kepada masyarakat, untuk OPD nya yang terkait akan diundang dipanggil. Ini apa untuk apa? Supaya jelas supaya fair semua.
“ Kita gak usah ditutupi lah, Sekarang namanya anggaran pokir, anggaran APBD kita harus terbuka. Transparan sekarang sudah ada di internet tinggal dibuka.
“ Makanya saya selaku ketua TAPD, semua akan kita arahkan, supaya semua bersinergi, Supaya nanti mengarahnya ke RPJMD, Nanti kedepannya juga harus begitu, jadi bukan pokir-pokir — dewan ya dewan, yang sebelumnya kan tidak seperti itu, dikatakan Acep.
Mau berapa yang penting kan pokir itu kan pokok-pokok pikiran dewan. Kejar ini,kejar ini, sehingga bersinergi dengan dewan
Menurut Acep, Untuk realisasi pokir itu tidak masalah karena uangnya ada di OPD, bisa di PU, bisa di PRKP, bisa di Dinas Kesehatan, mana yang RPJMD nya yang harus dikejar, itu kan.
Terkait penagihan pajak yang masih tertagih menurut acep ,”kemarin saya sudah manggil ke Bapeda itu karena piutang. Piutang itu katanya DHKP (daftar himpunan ketetapan pajak) di tahun 2017,tahun 2018, tahun 2019,tahun 2020 itu ada kesalahan DHKP ( tidak ada orangnya , alamatnya tidak sesuai) jadi wajib pajaknya tidak sesuai, Ini kan harus dibenahi harus jelas.
Kenapa tidak tertagih karena dari dulu juga ditahun 2018 zaman Dewan yang lama tidak tertagih juga, Sekarang juga sama, karena memang ada DHKP yang salah, Itu kan bukan dari kita, dari kantor pajak. Sekarang sedang dirinci. Mana yang bisa diambil ada yang dimusnahkan. Itukan sedang koordinasi dengan BPKP. Lebih jelasnya silahkan saja tanya ke BAPENDA.
Ditanyakan adanya dugaan dana Desa yang mengalami kebocoran menurut Acep nanti akan dibenahi dengan sim data integrasi (sysbudes). Nanti semua dengan system sysbudes. Walaupun system itu kan orangnya ada oknum yang nakal, tapi kan minimal harus ada systemnya dulu kemudian tinggal aturan mainnya diperbaiki.
“ Semua harus sama harus mengejar target RJPMD, Semua OPD juga, karena memang OPD dulu harus sesuai RPJMD. Antara Dewan, apalagi duit sekarang sedang kurang.
Kedepan kalau duit banyak juga tidak mengganggu RPJMD, inikan masing-masing Semua harus mengejar RPJMD. Aspirasi Dewan, OPD semua harus mengejar target RPJMD, Karena kan kejarannya 2021 harus selesai.
“ Berapa persen sekarang RULAHU harus selesai, kemudian Irigasi, kemudian Ruang Kelas baru, kemudian kesehatan. Yaa itu yang harus dikejar, Semua Dewan juga harus itu, aspirasinya kesana dulu, Kita sebenarnya tidak masalah yang terpenting bersinergi dengan RPJMD,” Tandasnya.(wan/dang)
