KARAWANG, – Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Karawang akhirnya angkat bicara tentang belum adanya perintah berdasarkan kesepakatan dengan dinas – dinas terkait, akan adanya informasi SPBU yang di duga masih belum kantongi izin lengkap secara resmi dari Pemerintah Kabupaten Karawang.
Kepala Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Karawang Asip Suhendar mengatakan kepada kutipan.co.id seusai menghadiri rapat di ruang rapat kantor Bupati Karawang,” dengan adanya informasi SPBU yang beralamatkan di Desa Jayamakmur Kecamatan Jayakerta yang diduga belum adanya izin resmi dari pemerintah daerah tersebut kami tidak bisa langsung menindaknya sekaligus.
Tambah Asip,” Penindakan tersebut harus berdasarkan hasil rapat audensi dengan beberapa dinas terkait, dan kami disini tidak akan bertindak sendiri tanpa ada hasil kesepakatan yang menyatakan hal penindakan.
Jika bangunan SPBU yang dikabarkan dan diduga tidak mempunyai IMB atau izin yang lainnya, disini kami tidak bisa bertindak serta merta turun kelokasi.
“Semuanya harus sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP), ada pun untuk nanti SOP tersebut itu harus sesuai kesepakatan dari dinas – dinas terkait,” ungkap Asip.
Menurut Asip, saat ini kita masih menunggu surat undangan dari DPMPTSP untuk melakukan audensi atas dugaan SPBU yang saat ini masih belum menyelesaikan kewajibannya mengurus perizinan sesuai aturan dari pemerintah daerah kabupaten sendiri.
“Kalau tidak ada undangan audensi dari DPMPTSP kita ga akan berani melangkah lebih jauh atas hal ini, karena kami ketika bertindak harus ada surat undangan dari dinas DPMPTSP untuk mengevaluasi dugaan tidak adanya izin IMB tentang SPBU yang berada di desa Jayamakmur itu,” jelas Asip.
Kita tunggu saja surat undangan untuk audensi dari DPMPTSP agar kami bisa bertindak terhadap, pelaku atau pengusaha yang belum menyelesaikan kewajibanya dalam mengurusi perizian yang di wajibkan, dan kalaupun mereka terbukti SPBU tersebut belum memiliki perizinan yang lengkap, pastinya pendindakan akan kami lakukan,” ujarnya(jhd/wan).
