Jawa BaratKarawang

Jimmy : Disnakertrans Tak Pantas Kelola Anggaran 1,3 Miliar

Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Jimmy Zamakshyari.

KARAWANG,-  Anggaran senilai 1,3 Miliar untuk sosialisasi balik nama status kendaraan angkutan karyawan dari Plat luar Karawang menjadi Plat Karawang kini menjadi polimik serius bagi Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Jimmy Zamakshyari.

Anggaran senilai 1.3 Miliar yang di gandang – gandangi untuk kebutuhan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda) dalam mensosialisasikan perubahan status Plat  kendaraan angkutan karyawan tersebut kini membuat gundah.

Setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan BPK Karawang terhadap Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Jimmy Zamakshyari yang megakui tidak menerimanya anggaran tersebut kini ramai jadi perbincangan publik.

“Demi Allah Demi Rosulullah saya bersumpah atas nama Arwah Almarhum Orang Tua saya, sedikitpun saya tidak punya niat Politik sama Suroto,” ucap Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Jimmy Zamakshyari yang akrab di sapa dengan panggilan Kang Jimmy menyampaikan tanggapannya kepada kutipan.co.id melalui sambungan ponselnya jumat (1/3/19).

Jimmy juga menyampaikan,” mestinya anggaran Itu berada di Leading Sektor yang sesuai Tufoksinya, yakni Dinas Perhubungan (Dishub), bukan di Dinas Tenagakerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang

“Ini jelas tidak tepat sasaran, apalagi nilainya nyampai 1,3 Miliar, Padahal untuk anggaran sosialisasi cukuplah dengan duit senilai Rp. 300 Juta doang,” ucap Jimmy.

Lanjut Jimmy,” ini adalah bukti salah satu pemborosan anggaran yang kurang penting dan tidak baik, seharusnya tidak dilakuakan hal – hal seperti pemborosan tersebut.

“Jadi ngapain borosin anggaran sampe 1,3 Milyar,? silahkan saja tanya sama Ketua DPRD Karawang Toto Suripto,” tahu engga ada anggran Itu?,” jelas Jimmy.

Jimmy berharap kepada Bupati Karawang agar segera merevisi SK Bupati, terkait adanya anggaran sosialisasi kegiatan perubahan status plat nomor kendaraan angkutan karyawan tersebut, cukup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait saja yang melakukan sosialisai dan hilangkan semua anggaran untuk Muspida,”pungkasnya(wan/red).

Shares:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *