KARAWANG, JabarNet.com- Menurut sudut pandang Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Karawang, tidak ada istilah kemiskinan ekstrem seperti yang saat ini disematkan kepada Kabupaten Karawang oleh Mentri Dalam Negeri (Kendagri), Tito Karnavian dan Wakil Presiden (Wapres), Maru’f Amin.
Lebih tepatnya, realisasi dari tim khusus pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, kebetulan Pemkab Karawang yang paling merespon atas hal itu, maka tim khusus tersebut gencar membuka data tentang Karawang.
Prespektif itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, Drs. Acep Jamhuri, merespon Karawang masuk katergori kemiskinan ektrem.
Karena Karawang pada tahun 2021 memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,6 persen, dengan nilai itu menunjukan tingkat pembangunan manusia yang cukup tinggi. Tak hanya itu, data BPS mencatat jika tingkat kemiskinan Karawang pada tahun 2020 berada di angka 8,26 persen, jauh lebih rendah dari Tasikmalaya yang berada di angka 11,10 persen.
“Kalau menilai Karawang masuk kategori kemiskinan ekstrem itu kurang tepat. Bukan seperti itu, jika melihat data BPS tahun 2020 tidak terlalu ektrem, ada daerah yang jauh lebih tinggi angka kemiskinannya,” kata Sekda, Senin (04/10).
Lebih lanjut Sekda menyebut adanya peningkatan nilai IPM sejak tahun 2019 hingga 2020, impactnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Karawang.
Sekda juga menjelaskan, justru percepatan penanggulangan kemiskinan Karawang dinilai baik. Sejak tahun 2019 dan 2020 kondisi tengah pandemi Covid-19 ada kenaikan IPM.
Karawang dinyatakan masuk kategori kemiskinan ektrem oleh tim Wakil Presiden (Wapres) pun sudah terkonfirmasi sebelumnya, karena mereka sempat datang ke Karawang, tepatnya ke Kecamatan Tirtajaya.
“Beliau (stafsus Wapres-red) memilih Karawang, Indramayu, Kabupaten Bandung, Cianjur dan Purwakarta. Lima kabupaten, ini dianggap kepala daerah respon dan keberpihakan terhadap bagaimana skenario penanggulangan kemiskinan. Kalau dilihat data BPS Jabar, jelas banyak daerah yang lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan Karawang,” jelas Sekda.
Kemudian Sekda menyebut jika komunikasi Bupati Karawang dengan pemerintah pusat dinilai bagus dan cepat respon, sehingga tim penanggulangan kemiskinan itu mau datang ke Karawang untuk penanganan kemiskinan secara terintegrasi.
“Hubungan bupati dan pusat bagus. Jadi tim mau datang ke Karawang penanganan kemiskinan. Bukan masuk lima besar daerah miskin. Kita harus dilihat dulu datanya. Tolong klarifikasi dulu jangan sampai membuat gaduh. Pemerintahan Karawang semuanya keberpihakan untuk meningkatkan IPM,” jelas Sekda.
Sekda juga mengajak untuk membangun Karawang, jangan membuat kegaduhan jika informasi tersebut belum jelas.
“Kalau sayang Karawang, ngaku orang Karawang kita jaga Karawang,” pungkasnya. (red)
