Dalam Audiensi THL, ” Cellica” Tidak Mau Nanti di Bilang PHP

Foto Saat Audensi di Gelar di Ruang Rapat Gedung Bupati Bersama Para Honorer Tenaga Harian Lepas (THL) Para Pekerja Dari Semua Organisasi Perangkat Daerah OPD di Kabupaten Karawang

KARAWANG,- Jajaran Pemerintah Kabupaten Karawang langsung mengambil tindakan cepat audensi di ruang rapat Gedung Bupati, Rabu (20/2/2019).

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadian yang kebetulan datang menjelang audensi usai mengatakan, agar para honorer Tenaga Harian Lepas (THL)  jangan beranggapan seolah-olah pemerintah ini tidak memperhatikannya.

“Padahal semua institusi dan Pak Sekda dengan Pak Asep Aang untuk menghitung dari TAPD berapa kebutuhan. Karena saya itu sebagai ibu bagi semuanya. Tidak boleh kita pilih kasih,” Ungkap Cellica.

Kalaupun memang ada dari pusat rekrutmen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Dinas Pertanian, lanjut Bupati, lalu bagaimana nasib honorer yang ada di dinas lain. Karena menurut hitungannya, kisaran puluhan miliar Pemkab Karawang membayar honorer dalam tiap bulannya.

“Saya harus menghitung dulu berapa anggarannya kira-kira sanggup tidak pemerintah. Kalau di hitung per tahun anggarannya sekitar Rp 90 miliar, jadi yang pertama adalah konsep keadilan buat semuanya,” jelas Cellica.

Bupati pun tidak mau di cap sebagai pemberi harapan palsu (PHP) oleh para honorer. Karena menurutnya, surat petunjuk teknis rekrutment PPPK ini terkesan mendadak, sehingga kendalanya adalah anggaran.

“Kalau Bapak datangnya sebelum ketok palu, masih memungkinkan. Tapi persoalannya adalah ini melibatkan semua segmen eksekutif dan legislatif,” ujarnya.

“Petunjuk teknisnya baru kemarin, kalau saya sich bisa saja silahkan pak ikut aturan yang ada. Tapi, mohon maaf pak ya, buat saya lebih baik mundur tapi pasti, dari pada saya dikira PHP dan yang akhirnya tidak cair. Nanti akhirnya temen – temen datang lagi ke saya untuk mempertanyakan apa yang menjadi kewajiban saya,” tambahnya.

Bupati juga mengakui bahwa di beberapa daerah memang sudah menyodorkan surat PPPK ke pusat, tapi baru sebatas surat. Karena menurutnya, persoalan ini merupakan tanggungjawab moral.

“Kalau nulis surat sekarang bisa saja saya kirim, tapi kan saya harus mempertanggungjawabkan secara moral saya,”pungkasnya(wan).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here