SUBANG, – Unjukrasa dari elemen masyarakat yang datang ke Kantor Bupati Subang di Jalan Dewi Sartika, Kamis (4/7/2019) sempat ricuh, karena tiba-tiba muncul salah seorang Kepala Dinas yang tersinggung disebut-sebut terlibat masalah dan harus dicopot.
Beruntung pihak keamanan segera mengamankannya dan yang mewakili Bupati, Kepala Kesbangpol, Udin Jazudin pun meminta maaf akan kejadian tersebut.
Akibat adaya ajakan berkelahi dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, H.Ida Sudayat, pengunjuk rasa yang sebagian besar didominasi terus menghujatnya, dan hujatan baru reda setelah Kakesbangpol, Udin, secara pribadi maupun kedinasan memohon maaf termasuk dari Bupati Subang yang tidak bisa hadir secara langsung.
“Saya pribadi atas nama Bapak H. Ida sudayat meminta maaf kepada semua masa aksi. Mohon maaf bapak bupati subang tidak bisa hadir dikarenakan ada kepentingan yang tidak bisa di tinggalkan, saya akan atur waktu untuk kita semua bisa duduk bareng untuk menyikapi permasalahan ini,”ungkap Udin.
Dirinya pun sudah mencatat dan semua aspirasi akan disampaikan kepada Bupati Subang. Udin pun menerima boneka dari perwakilan pengunjuk rasa sebagai warning kepada Bupati Subang tidak menjadi boneka dalam menjalankan Kepemimpinannya saat ini.
Aksi massa yang yang dikomandoi, Andi L Hakim selaku Ketua Forum Masyarakat Marjinal Subang dalam orasinya meminta Bupati Subang untuk melakukan pembenahan internal Pemkab dan membersihkan sejumlah nama yang tersebut dalam persidangan kasus yang menjerat mantan Bupati Subang Ojang Sohandi.
“Buku ini adalah fakta Persidangan Ojang Sohandi, ada sejumlah nama yang disebut dalam persidangan. Kami meminta, Bupati H. Ruhimat untuk menggeser dan mencopot pejabat-pejabat itu,” tegasnya.
Dia juga berharap Bupati melakukan pembenahan internal Pemkab dengan tata kelola dan manajemen internal yang baik, dan ditempati orang-orang bersih.
“Hal tersebut menuju pencapaian misi Bupati, yani Subang Jawara. Dan kuncinya kalau Subang ingin maju,” tandasnya.
Sementara spanduk yang dibawa bertuliskan Subang harus bersih dari korupsi dan kolusi. Selain itu juga ada desakan pencopotan beberapa Kepala Dinas dan lembaga keuangan yang dinilai bermasalah,”pungkasnya(apung).
