Karawang, JabarNet.com—Berita viral perihal kekeringan berkepanjangan dan sedikitnya 1.250 hektar areal sawah terancam tidak bisa bercocok tanam di wilayah kecamatan Pakisjaya, akhirnya ditanggapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kab.Karawang dan Camat Pakisjaya. Mereka claim sudah melakukan tugas pokok dan pungsinya dalam menangani kekeringan di wilayah tersebut
Persoalan kekeringan di wilayah Pakisjaya, memang air yang mengalir sangat minim, tentunya hal ini menjadi pertanyaan, siapakah pihak yang bertanggung jawab ?
Sementara menurut Dudi Hidayat, selaku Kepala Bidang Sumder Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kab.Karawang, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (03/10/2019) lalu, bahwa penyebab kekeringan sawah di wilayah Pakisjaya dikarenakan debit air di Jatiluhur minim, dan Dinas PUPR telah melakukan normalisasi sesuai dengan perimintaan dari camat setempat.
“Perlu diketahui, awal yang diminta masyarakat bukan di wilayah yang saat ini mengalami kekeringan, dan kami sudah melaksanakan sesuai permintaan yang diminta warga,” jelasnya.
“Dan Permasalahan sekarang tinggal airnya, karena kita sudah maksimal, karena menurut informasi dari PJT tidak bisa mengeluarkan air karena debit air di Jatiluhur sedang mengalami kekeringan juga, selanjutnya itu kewenangan PJT,” ujar Dudi, saat dikomfirmasi di kantor Dinas PUPR.
Untuk mendapatkan kejelasan, yang pasti saat itu juga Dudi langsung menghubungi Camat Pakisjaya pak Irlan via telphone, menurut Camat Pakisjaya, bahwa normalisasi sudah dilakukan namun karena debit air di Jatiluhur rendah, sehingga tidak bisa di alirkan karena dikhawatirkan akan ada gangguan pasokan listrik nantinya.
“Kalau air digelontorkan, sedangkan debit air di Jatiluhur kritis, nanti berakibat tidak berjalannya turbin listrik, sehingga bisa mengganggu pasokan listrik,”kata camat.
Atas persoalan kekeringan di Pakisjaya Dinas PUPR akan mencoba koordinasi dengan Dinas Pertanian dan PJT untuk duduk bersama, merundingkan atau mencari solusi terkait masalah tersebut. “Secepatnya kita akan lakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan PJT. Apakah nanti akan di buatkan sumur atau seperti apa solusi jangka panjangnya,”Jelasnya.
Sementara ketika JabarNet.com konfirmasi via telphone ke kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Hanafi, bahwa kekeringan di Pakisjaya pihaknya sudah minta bantuan kepada Dinas PUPR dan disana sudah dilakukan pengerukan, bahkan kami setiap bulan sering mengagendakan rapat bulanan membahas permasalahan yang terjadi saat ini.
“Sebenarnya debit air Jatiluhur cukup tinggi, namun jika dipaksakan air digelontorkan, nanti akan luber di irigasi Batujaya karena tanggulnya rendah, sedangkan di Pakisjaya tanahnya agak tinggi,” katanya.
“Kalau kita paksakan, nanti irigasi yang di Batujaya akan luber. Ini, informasi yang pernah disampaikan oleh pihak PJT kepada Dinas pertanian,” jelas Hanafi.
Menyikapi informasi kondisi di lapangan, yang terkesan tidak singkron, antara keterangan pejabat Dinas PUPR dengan Dinas Pertanian Kab.Karawang, E.Suryana, Sekjen Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Karawang menegaskan, solusinya hanya satu kata, “Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana harus turun ke lapangan. Jangan biarkan ada polemik antar OPD dan saling ‘perang’ komentar, ” tegas E.Suryana, saat ditemui JabarNet.com di kantornya, di Jalan Dewi Sartika No. 46 Nagasari, Karawang Barat. Jum’at (04/10) sore.
(wan/red).
