Karawang, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia PMII Karawang menggelar acara Diskusi dengan tema Ngopi dan Diskusi (NGOPSI) Menyoalkan Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan atau LP2B dan aturan RTRW di Wilayah Kabupaten Karawang dalam momentum Hari Tani Nasional September 2018. (27/9)
Diskusi ini dilakukan dengan duduk bersama dengan mengundang beberapa Narasumber, diantaranya Ketua Komisi B DPRD Karawang, dan Kadis Pertanian Karawang, namun hingga usai diskusi, Kadistan Karawang sebagai leading sektor tidak kunjung datang menghadiri undangan PMII
Ketua Komisi B DPRD Karawang berharap agar para elemen mahasiswa harus dilibatkan ketika ada pemebentukan kebijakan daerah karena mahasiswa adalah aset negara yang harus dilibatkan.
Saat acara diskusi bersama para Pengusur Cabang PC PMII Karawang di kantor sekretariat di jalan Panatayuda 1 No 34 A. (27/9) Danu Hamidi menyebut dengan ditetapkannya lahan pangan berkelanjutan atau LP2B, untuk menjaga ketersediaan pangan yang saat ini masih menjadi program pemerintah.
“Seharunya ini bisa masuk di Perda No 01 tahun 2018 sedangkan untuk tata ruangnya sendiri No 13 tahun 2013. Sedangkan menurut data untuk wilayah yang masuk di LP2b saat ini sudah terdapat di 29 kecamatan, sedang untuk wilayah cikampek sendiri saat ini sudah menjadi kawasan zero untuk perdagangan dan pertokoan jadi sudah bukan wilayah LP2B,” terang Danu.
“Saat ini untuk aturan RTRW wilayah pemukiman menurut Perda No 12 tahun 2013 tersisa ruangan 6000 hektare, sedangkan untuk kawasan industri 15000 Ha yang ada di kawasan industri di wilayah selatan, jika aturannya tidak di rubah rencananya untuk wilayah selatan akan di bangun bandara serta akan menjadi lahan pembngkit listrik tenaga uap, ada 5 perencanaan nasional yang besar terkait pelpres nanti,” Tambah Danu.
Harry Priatna, Ketua PC PMII Karawang sangat menyayangkan sebagai leading sektor pelaksana dari Kepala Dinas Pertanian Kabupatan Karawang tidak hadir menempati undangan yang disampaikan.
“Saya sangat kecewa akan hal ini padahal kalau hadir kajian dan diskusi soal LP2B ini akan matang karena DPRD berpandangan dari soal kebijakan dan UU untuk Distan berpandangan dari sudut pelaksana atau eksekutifnya”, Ucap Harry dengan rasa kecewa.
“Untuk memenuhi undangan kami saja Kadis Distan tidak datang, yang pasti di sini jelas Kadis Distan sendiri tidak peka akan kepedulian tugas dan pungsinnya yang saat ini di pegangnya”, sambungnya.
Harry juga mengatakan yang di khawatirkan saat ini ketika pemerintah terus menggeser lahan untuk kepentingan yang ada, maka jelas jelas pemerintah sedang berupaya melakukan pembunuhan massal, karna lahan LP2B sendiri sudah tidak di anggap penting.
“Harapannya kedepan karawang harus tetap mampu di jaga, jangan sampai karawang dengan peringkat ke dua di jawa barat setelah indramayu dan dengan predikat kota lumbung padi ini menjadi gagal paham”, bebernya.
“Karena kita yakin dan percaya bahwa kalau kita terus memperhatikan LP2B berserta pungsi aturannya di buat dan di jalankan, Karawang akan kembali mengemban predikat sebagai kota lumbung padi asalkan pemerintah daerah bisa menjaga lahan produktif dan lahan teknis,” tutup Harry. (Joe/Red)
