KARAWANG, – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) masih meragukan kinerja para alat negara dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi 2019. Hal ini disampaikan langsung oleh Heru Slana Muslim Ketua Bidang PTKP PB HMI diTebet, Jakarta Selatan.
Menurut Heru diduga ada keberpihakan terhadap Petahana yang dilakukan oleh Institusi – Institusi Pertahana dan Keamanan, yaitu POLRI, TNI, dan BIN sejak terhitungnya masa kampanye dimulai.
Semenjak KPU menetapkan 2 Paslon peserta Pilpres 2019 dan masa kampanye banyak polemik terjadi yang melibatkan ketiga institusi ini.
Diantaranya Kasus Neno Warisman yang menuai penghadangan oleh kepolisian dan Kabinda Riau, adanya manuver para purnawirawan TNI yang memberikan dukungan terhadap Jokowi yang secara tidak langsung mengisyaratkan pemberian dukungan TNI kepada Jokowi, serta yang beberapa hari belakangan viral video polisi mengkampanyekan Jokowi pada saat pemberian Bansos yang diluar dari pada fungsi keamanannya. Pungkas Heru.
Terlebih lagi beredar telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 yang berisi 14 poin untuk menjaga perilaku netralitas. Menurut saya telah terjadi disorientasi yang dilakukan Kepolisian selama ini dalam perannya menjaga keamanan pada penyelenggaraan pesta demokrasi 2019 mengingat tanpa adanya Surat Telegram tersebut Kepolisian memang harus bersikap netral sesuai dengan amanat Undang-Undang. Tambah Heru.
Heru menambahkan, tentu saja kecondongan keberpihakan terhadap petahana menjadi preseden buruk untuk kemajuan demokrasi dinegara kita dan juga peradaban kita pastinya akan mengalami kemunduran ditengah persaingan dunia global.
Diakhir pertemuan Heru menyampaikan bahwasanya PB HMI melalui bidangnya akan mengkonsolidasikan persoalan keberpihakan Institusi Negara ini keseluruh cabang-cabang HMI. “Saya berencana dalam waktu dekat akan membahas persoalan ini di internal HMI agar kami selaku agen sosial kontrol bisa mengambil langkah tepat untuk meredam,”pungkasnya(umr).
