KARAWANG, JabarNet.com – Pasti ada asbab (sebab-akibat), jika antara Ketua DPRD Karawang, Pendi Anwar dengan Sekda Karawang, Acep Jamhuri terkesan ribut terus menerus dan tidak pernah nyambung saat membahas refocusing anggaran untuk pencegahan dan penanganan covid-19.
Pendi Anwar yang ‘keukeuh’ dengan pernyataanya yang menegaskan tidak ada refocusing anggaran di APBD murni Tahun Anggaran (TA) 2021, dengan alasan masih ada Biaya Tak Terduga (BTT) Rp 50 miliar yang masih bisa dipakai, pernyataan tersebut berbenturan dengan ucapan yang dikeluarkan Acep Jamhuri yang malah menegaskan, bahwa 2021 tetap akan ada refocusing anggaran. Karena menurut Acep, BTT Rp 50 sudah hampir habis terpakai.
Pernyataan berbeda antara petinggi legislatif dengan petinggi eksekutif ini tentu akan membuat publik bingung, khususnya bagi para tenaga kesehatan (Nakes) yang sampai saat ini tidak kenal lelah mengurusi para pasien positif covid-19.
“Saya jadi curiga apa yang sebenarnya sedang terjadi antara Ketua DPRD dengan Sekda. Tapi menurut saya, selama pandemi covid-19 belum berakhir, maka pemkab wajib hukumnya kembali melakukan refocusing anggaran,” tutur Pemerhati Pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH MH, saat dimintai tanggapan oleh JabarNet.com, Sabtu (6/3/2021).
Disampaikan Asep Agustian, ia mengaku mendapatkan selintingan kabar mengenai alasan kenapa DPRD Karawang terkesan ‘keukeuh’ tidak mau ada refocusing anggaran. Usut punya usut, sebagian besar wakil rakyat ternyata tidak berkenan jika jatah ‘anggaran pokir’ mereka di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) malah berkurang, gegara dipotong refocusing anggaran.
Kalau saja kabar tersebut benar adanya, maka sangat disayangkan jika para anggota DPRD Karawang masih saja mengedepankan kepentingannya sendiri, di tengah wabah pandemi covid-19 yang masih terus menghantui masyarakat Kota Pangkal Perjuangan.
“Hayooo… sekarang ketahuan juga belangnya kenapa gak mau ada refocusing. Ternyata masalah jatah pokir di masing-masing dinas ya!. Kalau kabar ini benar, tentu sangat memalukan. Kalau alasannya demikian, saya minta Sekda harus ngotot untuk tetap ada refocusing,” katanya.
Praktisi hukum yang lebih akrab disapa Askun ini juga menegaskan, jangan sampai kepentingan anggaran pokir para wakil rakyat malah mengorbankan kepentingan kesehatan masyarakat Karawang. Terlebih, saat ini Kabupaten Karawang masih jauh untuk terhindar dari bahaya covid-19.
“Semua pejabat Karawang harus ingat, Bupati Cellica pernah positif covid-19, Ketua DPRD Pendi Anwar juga sama. Artinya apa?, artinya bahwa bahaya covid-19 masih mengancam masyarakat kita. Jadi saran saya refocusing anggaran harus tetap ada. Bila perlu alihkan 50% anggaran pokir wakil rakyat untuk pencegahan dan penanganan covid-19,” tuturnya.
Menurut Askun, tidak seharusnya Ketua DPRD dengan Sekda sampai berdebat kusir di media untuk menjelaskan ke publik tentang harus ada refocusing anggaran atau tidak. Karena selama pandemi covid-19 di Karawang masih berlangsung, maka sederhananya refocusing anggaran harus tetap ada.
Jika tidak, maka pencegahan dan penanganan covid-19 di Karawang tidak akan berjalan. Sehingga konsekuensinya, maka setiap hari akan ada terus masyarakat yang terpapar covid-19.
“Sudah-lah jangan ribut mulu, malu dong sama masyarakat. Apalagi Bupati dan Wakil Bupati Cellica-Aep baru saja dilantik. Masa bupati dan wakilnya baru saja kerja, ini Ketua DPRD sama Sekda malah ribut,” sindir Askun.
“Sekali lagi saya minta para wakil rakyat jangan berpikir dulu nyari untung dari anggaran pokir. Karena dalam situasi covid seperti ini, semuanya juga merasa sedang serba susah. Ekonomi kita semuanya sedang carut-marut. Tetapi yang kan ada yang lebih penting yang harus kita jaga, yaitu kesehatan masyarakat,” pungkas Askun. (ADK/Wan)
