KARAWANG – Curah hujan cukup tinggi kembali mengguyur Kota Pangkal Perjuangan, Senin (1/3/20201). Kondisi ini menyebabkan sejumlah ruas jalan protokol digenangi air. Bahkan halaman kantor Pemkab Karawang ikut kebanjiran.
Menindaklanjuti hal tersebut, Sekda Karawang, Acep Jamhuri terpantau awak media sedang meninjau langsung sejumlah titik banjir yang disinyalir karena faktor tumpukan sampah di dalam drainase.
“Yang pertama curah hujan sangat tinggi, sehingga ruas jalan kota terendam banjir. Kedua drainase-drainase banyak yang tersumbat sampah, baik drainase di perkotaan maupun di sipon Kw6 yang belum diangkat oleh Waker dan Dinas terkait yang mengangkut sampah,” kata Sekda, saat meninjau langsung pengangkutan sampah di Sipon Kw6 bersama Dinas PUPR, BPBD dan Bappeda.
Menurut Sekda, penanganan sampah didalam kondisi banjir saat ini harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Tidak hanya tumpukan sampah di Kw6, tetapi juga di dekat kantor DPC Demokrat, dekat RS Djoko, dan di beberapa tempat lainnya masih belum diangkut Dinas DLHK.
“Ya, permasalahannya tidak tahu-lah, padahal anggarannya ada di sana (DLHK, red), hanya skenario anggarannya harus bagaimana ke depannya,” kata Sekda.
Menurut Sekda, seharusnya DLHK dengan anggaran yang ada harus bisa menggunakan secara flesibel, ketika terjadi ha-hal yang sangat urgen terkait penanganan sampah.
“Tidak mengandalkan, seperti halnya anggaran ini untuk A, anggaran ini untuk B, jangan seperti itu. Tetapi harus bisa fleksibel agar bisa melayani masyarakat dan termasuk masyarakat juga tidak membuang sampah sembarangan,” timpal sekda.
Selain itu, Sekda juga meminta DLHK bisa mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat, agar tidak membuang sampah sembarangan, supaya memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya.
“Harus bisa memberikan edukasi dan sosialiasi supaya masyarakat juga punya tanggung jawab untuk membenahi lingkungan. Diantaranya drainase, biar tidak ujung-ujungnya pemerintah lagi yang disalahkan,” kata Sekda.
Disinggung kurangnya armada pengangkut sampah di DLHK, Sekda menjelaskan, jika sebenarnya DLHK bisa berkolaborasi dengan Dinas PUPR.
“Sebenarnya armada angkut itu bisa kolaborasi dengan Dinas PUPR, karena ada armada yang tidak digunakan. Ya bisa juga dengan sistem sewa, tetapi yang terpenting action-nya dulu, action pasca banjir seperti apa. Jadi tidak harus menunggu anggaran. Kalau anggaran tidak direalisasi kan susah, dan mau ngambil dari anggaran BTT juga sudah mau habis,” kata Sekda.
“Artinya anggaran yang ada dimaksimalkan. Kemudian juga membangun kolaborasi dengan Dinas PUPR. Jadi jangan melihat materi, tetapi berpikir bagaimana mencari solusi dengan biaya seminim mungkin, dan buktinya hari ini selesai, banjir di ruas jalan kota sudah mulai surut, ” pungkasnya. (wan)
