KARAWANG,- Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari akhirnya menggelar Konferensi Pres untuk mengklarifikasi tantang ramainya pemberitaan di media masa, mengenai kabar dirinya pernah diperiksa BPK terkait anggaran sebesar Rp 1,3 miliar.
Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari dalam Konferensi Pres yang di gelar di Rumah Dinasnya didepan para awak media dikarawang kamis (27/2/19) mengatakan,” untuk anggaran Rp 1,3 Miliar tersebut bukan merupakan anggaran untuk Forkominda. Akan tetapi anggaran tersebut adalah anggaran yang di peruntukan untuk sosialisasi balik nama kendaraan perusahaan – perusahaan yang ada di kawasan industri di Karawang,
“Disini, Saya tegaskan kembali dan harus saya luruskan bahwa ini bukan anggaran untuk Forkomindo. Melainkan anggaran sebesar 1,3 miliar itu kebutuhannya untuk sosialisasi balik nama kendaraan di kawasan industri, dari plat nomor luar Karawang agar menjadi plat nomor Karawang semua,” ucap Jimmy, saat gelar konferensi pers bersama Staf Ahli Bupati Karawang, Uus Hasanudin, Kamis (28/2) siang.
Jimmy mengaku,” saya sama sekali tidak pernah menerima honornya. Saat ditanya oleh BPK, dalam kesempatan ini, lanjut Jimmy, dirinya meminta kepada semua awak media agar tidak salah menulis dan membenturkan pemberitaanya satu sama lain.
“Bukan hanya saya saja yang tidak menerima Ternyata mereka (mantan Muspida) mengatakan hal yang sama bahwa tidak menerima honor itu, saat dikonfirmasi oleh BPK. Jadi tolong jangan dibenturin, tolong ya temen-temen wartawan,” ucap Jimmy.
Dikatakan Jimmy, penganggaran sosialisasi balik nama kendaraan perusahaan ini memang bagus. Sebab faktanya banyak kendaraan perusahaan khususnya kendaraan angkutan karyawan yang tadinya plat nomor Jakarta dan daerah lainnya, kini berubah menjadi plat nomor Karawang. Sehingga output-nya Karawang bisa menambah PAD dari pajak kendaraan.
“Banyak kendaraan di perusahaan yang balik nama. Namun persoalannya adalah manajerial keuangannya. Kalau ini bukan urusan Forkominda, tetapi urusan pengelola uang 1,3 miliar. Dalam hal ini pengelolanya, ya Pak Suroto dan stafnya di Disnaker Karawang,” kata Jimmy.
Lanjut Jimmy, ini merupakan hal yang wajar ketika BPK melakukan kroscek kepadanya untuk menanyakan hal tersebut. Kenapa dalam laporannya, di sana tercantum nama Forkominda dan mantan Muspida Karawang.
“yang harus saya luruskan, ini bukanlah uang untuk Forkominda. Tetapi anggaran sosialisasi untuk balik nama kendaraan perusahaan supaya menjadi plat nomor Karawang. Kalau soal teknis uangnya silahkan tanya Kadisnaker, yang pasti semua mantan Muspida clear gak ada yang menerima uang itu,” kata Jimmy.
“Kalau BPK nanya ya wajar saja, karena BPK menerima laporan bahwa uang ini untuk honor ini itu. Mohon izin untuk diluruskan ya Pak. Saya jelaskan kepada BPK kalau saya terima honor semisal kayak vokasi iya. Kemudian honor untuk bahas penetapan UMK juga ya. Lah, kalau ini saya jelaskan enggak. Faktanya ya saya memang gak nerima, termasuk mantan Muspida juga enggak,” tutup Jimmy.
Selain itu Staf Ahli Bupati Karawang, Uus Hasanudin menjelaskan, untuk masalah dana 1,3 miliar ini mungkin silahkan klarifikasi selain ke Wakil Bupati maupun ke Pejabat terkait lainnya, atau terkait dengan pengelolaan keuangannya sendiri,
“Dengan program sosialisasi perubahan plat nomor kendaraan perusahaan di kawasan industry Karawang sendiri sangat positif perkembangannya
sampai saat ini sudah banyak kendaraan operasional perusahaan yang berubah plat nomor menjadi plat nomor Karawang.
“Silakan saja di cek saja ke Bappenda (Badan Pendapatan Daerah) dari hasil DBH kita yang dari TKB BMKB kita naik, dan silahkan saja cek juga Samsat Karawang,”pungkasnya(wan/red).
