Karawang, JabarNet-Kembali rangkap Jabatan Sekda Acep Jamhuri dan kekosongan jabatan jadi Sorotan Publik, namun kali ini disorot oleh anggota DPRD dari Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang.
“ Wacana ini sudah kita bicarakan dengan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM ), Bahwa kekosongan jabatan ini jangan berlarut-larut, karena ini akan menimbulkan efek tidak baik untuk kedinasan.
Menurut Jajang Sulaeman ketika memberikan tanggapanya kepada JabarNet.com,”Bagaimanapun ditahun 2020 ini kita perlu menusun program-program sesuai dengan apa yang menjadi visi pemerintah.
“ kalau saat ini tidak ada masalah di beberapa dinas, yah tidak menjadi masalah, akan tetapi dikemudian ada kekosongan dinas, dan ini jelas akan menimbulkan efek tidak baik,” Ungkap jajang, saat diwawnancara jabarNet beberapa hari yang lalu, Jum’at ( 1/11/2019).
Sambung Jajang, Makanya kita pernah beberapa kali mengusulkan kepada BKPSDM agar segera mengisi kekosongan jabatan di dinas tersebut.
“ yang jelas dampak negatif kekosongan jabatan akan mengganggu penyusunan program yang seharusnya dilaksanakan oleh kepala dinas sebagai pungsinya,Jelasnya.
Selain itu menurut jajang, informasi dari BKPSDM tinggal menunggu siapa saja yang berhak menduduki jabatan itu.
“karena BKSDM ingin yang menduduki jabatanya benar-benar ahli dalam bidangnya, dan waktunya sendiri untuk penempatan jabatan tersebut belum dipastikan, tapi katanya akan secepatnya dilaksanakan” Ujarnya.
Adapun menurut Jajang, dengan kekosongan jabatan ini Bupati harus profesional.
“kalau kemudian Bupati menempatkan orang yang tidak berkompeten dibidangnya, saya kira itupun tidak baik, makanya saya menyarankan eksekutif melalui BKPSDM untuk segera mengisi kekosongan jabatan itu, Bebernya.
Sementara menurut Jajang menyikapi rangkap jabatan Sekretarasi Daerah (Sekda) Acep Jamhuri sebagai PLT Dinas PUPR Kabupaten Karawang, semestinya ini pun harus disikapi oleh pemerintah.
“ Kalau rangkap jabatan Acep Jamhuri menjabat sekda dan Plt Dinas PUPR, ini pun saya rasa tidak baik, dan kita pun telah mengusulkan kepada BKPSDM untuk segera menunjuk orang yang akan menduduki jabatan di Dinas PUPR,” Katanya.
Karena pengaruhnya jelas dari masing-masing jabatan sebagai SEKDA dan PUPR mempunyai pungsinya.
“kalau ada yang mengatakan rangkap jabatan tidak pengaruh, saya rasa itu juga tidak baik,” dikatakan Jajang.
Sebagai legislatif yang berperan sebagai kontroling serius menyikapi permasalahan rangkap jabatan dan kekosongan jabatan
“ yang pertama kita mendorong eksekutif agar segera mengisi kekosongan jabatan itu, dan yang kedua agar mengisi jabatan yang kosong dengan orang-orang yang berkompeten didalam bidangnya itu, Tandasnya.( wan)
