KARAWANG, JabarNet.com- Hasil audiensi Assosiasi jasa Kontruksi dengan Dinas PUPR Kabupaten belum menemukan kesepakatan atau belum final, diagendakan akan ada pertemuan kembali.
Audiensi digelar diruang rapat Dinas PUPR menyikapi polemik persoalan sejumlah proyek yang diduga adanya monopoli yang dilakukan Dinas PUPR Kabupaten Karawang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Kabupaten Karawang Dedi Achdiat menyatakan adanya polemik hanyalah miss komunikasi dengan Asosiasi Jasa Kontruksi.
” yang pertama ini hanya miskomunikasi saja, semuanya sudah dijelaskan tetapi intinya bahwa Assosiasi adalah mitra PUPR termasuk Dinas PRKP ,” Ungkap Kadis PUPR Karawang Dedi Achdiat usai hearing, Senin (10/10/2022).
Dedi mengatakan, maka dari itu hasil audiensi Dinas PUPR berjanji akan melibatkan Assosiasi dalam proses pembangunan di Karawang.
” tadi hasil audiensi kita menyepakati Assosiasi sebagai mitra akan dilibatkan dalam proses pembangunan di Karawang,” Ucapnya.
Ditanya persoalan terkait 600 proyek sudah habis, Dedi menjelaskan hal itu juga adanya salah komunikasi.
” itu salah komunikasi, karena kegiatan-kegiatan yang diusulkan melalui pokir dewan jadi menghitungnya semua ada di PUPR ternyata kan tidak, semua sudah dijelaskan ke teman-teman Assosiasi tadi,” Terangnya.
” oleh karena itu disepakati pada hari kamis akan ketemu lagi, artinya secara data yang tadi miskomunikasi soal 600 paket itu nanti didata yang sebetulnya ada berapa, untuk kepastiannya nanti hari kamis yah” Tutupnya.
Sementara itu mewakili Assosiasi Jasa Kontruksi Ketua Gapensi Karawang Deden Permana mengatakan Agenda audiensi hari ini Somasi ke Dinas PUPR.
” beberapa pertanyaan atau somasi yang kita layangkan diantaranya terkait kegiatan-kegiatan dugaan monopoli yang ada di Dinas PUPR,” Ungkap Deden kepada awak media.
” artinya bahwa dugaan monopoli fakta dilapangan ketika kita bertanya keseluruhan badan usaha yang ada di Karawang mereka merasa tidak mempunyai proyek di Dinas PUPR, padahal Dinas PUPR paling banyak kegiatan proyek pembangunan di Kabupaten Karawang, itu yang pertama,” Ucap Deden.
Lanjut Deden, yang kedua tidak transfaransinya Dinas PUPR kepada Assosiasi Jasa kontruksi untuk komunikasi dan pendistribusian kegiatan pekerjaan yang berkeadilan.
” padahal Assosiasi dilindungi oleh Undang-undang dan dilindungi oleh kementrian PUPR perihal tentang penyedia jasa'” Kata Deden.
” Dan alhamdulillah Dinas PUPR akan menjadikan assosiasi yang ada di Dinas PUPR menjadi mitra,” Tuturnya.
Tetapi Kata Deden, somasi yang dilayangkannya ke Dinas PUPR adalah kulminasi bukan awal yang sudah di diskusikan dengan para pelaku usaha Jasa kontruksi.
” Kepala Dinas PUPR janji hari kamis akan ada pertemuan lagi memfolow up yang sudah disepakati bersama diatas matrei, insya Allah kedepannya Dinas PUPR akan melibatkan assosiasi, bukan hanya saja kegiatan tetapi titik- titik pembangunan yang ada di Karawang,” Ucapnya.
” dan ini menjadi sejarah pertama kali bahwa kami akan terus mengawal dinas ketika Kepala Dinas melakukan kebohongan publik kami tentunya akan melakukan somasi yang kedua kalinya,” Pungkasnya (red)
