KARAWANG, – Untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat Balai Latihan Kerja (BLK) yang rencana mau di bangun di 6 dapil, sampai saat masih belum tercapai.
Padahal, Ide dan gagasan untuk membangun BLK sebenarnya dari pemerintahan sebelum Cellica-Jimmy, dan kembali pembangunan 6 BLK ini sudah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditahun 2016-2019 Pemerintahan Cellica-Jimmy namun, karena keterbatasan anggaran BLK ini belum jua di bangun.
Menurut Suroto Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang ketika di temui kutipan.co.id mengatakan, rencana untuk pembangunan BLK itu akan dilaksanakan di 6 Dapil, bahkan yang saat ini sudah disediakan lahanya ada di 3 Kecamatan, yaitu Rengasdengklok, Cilamaya Kulon, dan Pangkalan.
“Dari 6 dapil yang sudah diprogramkan tersebut saat ini baru ada tiga lahan yang sudah siap, sedangkan untuk anggaran yang baru dikeluarkan saat ini sekitar Rp. 850 juta lebih, dan itu baru diterapkan bangunan untuk BLK di daerah Pangkalan, itupun pembangunnya hanya untuk perkantoran saja sedangkan untuk bangunan workshop dan yang lainnya belum,”ungkapnya.
Ditambahkan Suroto, untuk anggaran satu BLK mencapai 5,6 Miliar, dan bangunan yang diprogrankan tersebut, dirinya mengaku belum ada satupun yang rampung dibangun.
“Jadi untuk satu BLK saja belum selesai dibangun, karena gedung work shop dan fasilitas lainnya dalam perencanaan nya akan membutuhkan anggaran 5,6 Miliar, program ini adalah usulan aspirasi dari DPRD Karawang,”tegas Suroto.
Kemudian, Suroto meminta untuk target RPJMD agar di revisi karena pembangunan BLK kembali gagal di bangun. Ia pesimis jika ditahun depan bisa dibangun.
“tahun depan itu anggaran kita berat ada Pilkades dan Pilkada, jadi tidak mungkin akan dibangun BLK,”tegasnya.
Harapannya, dari rencana Pemkab Karawang lewat RPJMD akan membangun 6 BLK, paling tidak 1 BLK dibangun agar bisa jadi percontohan.
“revisi RPJMD harus mencapai target, agar sesuai dengan visi misi,”Katanya
Dirinyapun sudah menyampaikan lewat hearing di DPRD dan Banggar, katanya akan di sampaikan di TAPD. Bahkan ia juga sudah menyampaikan ke Bupati, jawab Bupati suruh pakai dana CSR, namun ia menjawab untuk membangun BLK tidak bisa pakai CSR.
“Dana CSR itu untuk rehab gedung sekolah, dan rutilahu, mana mau perusahaan membangun sampai miliaran rupiah. Satu Gedung BLK sekitar 5,6 Miliar karena harus refresentatif sesuai ketentuan Kemenaker,”pungkasnya(Joe).
