KARAWANG,JabarNet.com – Anggota Komisi IV DPRD Karawang, Dr.Anwar Hidayat,SH.,MH turut berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Majalaya yang digelar di aula kecamatan. Acara ini mengusung tema “Menyiapkan Potensi Unggulan Kabupaten Karawang” dan dihadiri oleh tujuh kepala desa, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Karawang, serta unsur Muspida dan Muspika pada Kamis, 13 Februari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hidayat mengungkapkan bahwa ini adalah pengalaman pertamanya menghadiri Musrenbang di Kecamatan Majalaya sejak menjabat sebagai anggota DPRD Karawang. Ia menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyelaraskan usulan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini adalah bagian dari sinkronisasi perencanaan pembangunan yang tidak bisa dipisahkan dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD ini bukan hanya untuk DPRD, tetapi juga menjadi acuan bagi desa, kecamatan, serta OPD terkait,” ujarnya.
Anwar Hidayat juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, keterlibatan berbagai OPD, seperti Dinas Pertanian, Dinas PUPR, dan PRKP, berperan dalam monitoring serta evaluasi program pembangunan.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat agar tercipta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, masyarakat dapat lebih memahami proses pembangunan dan turut serta dalam mewujudkan perubahan yang positif,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dede juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres). Ia menegaskan bahwa meskipun ada kerja sama erat antara eksekutif dan legislatif, fungsi pengawasan tetap harus dijalankan secara optimal.
“Sebagai bagian dari Badan Anggaran dan Bapemperda DPRD Karawang saya menilai transparansi adalah aspek terpenting dalam kebijakan efisiensi anggaran. Legislatif tidak boleh kehilangan peran kontrolnya, karena tanpa keseimbangan komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah, kita bisa kehilangan arah dalam menyikapi kebijakan ini,” jelasnya.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Semua kebijakan harus berangkat dari perencanaan yang terukur dan berdasarkan niat tulus untuk masyarakat. Tidak ada kepentingan lain selain memastikan bahwa program pembangunan benar-benar membawa manfaat bagi banyak orang,” pungkasnya.
