DaerahJawa Barat

Antisipasi Covid-19 Dengan Lockdown, Askun: Pemkab Juga Harus Pikirkan Logistik Rakyat

Karawang, JabarNet.com– Antisipasi penyebaran corona virus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kelurkam surat edaran untuk masyarakay melakukan lockdown. Karantina atau tidak keluar rumah sampai batas waktu 14 hari kedepan tersebut bertujuan untuk memangkas mata rantai penularan covid-19.

Kendati hal itu dianggap efektif cegah corona virus, namun tidak sedikit orang atau tokoh yang mengkritisi kebijakan itu.

Salah satunya datang dari pemerhati pemerintah sekaligus praktisi hukum Asep Agustian. Menurutnya kebijakan lockdown yang dianjurkan Pemkab Karawang harus diikuti oleh solusi memberikan logistik terhadap masyarakat miskin yang pendapatannya tidak menentu.

“Jika lockdown ini bagi mereka masyarakat menengah ke atas masih dapat bisa diterima, tapi kalau oleh masyarakat yang miskin tentu akan berbeda pandangannya,” ujarnya saat diwawancarai JabarNet.com dikantornya, Senin (23/03/20).

Maka dari itu, lanjut Askun sapaan akrab Asep Agustian, minta kepada pemerintah untuk mengeluarkan anggaran khusus atau luar biasa untuk diberikan kepada masyarakat miskin sampai lockdown dihentikan.

“Ini kejadia luar biasa, pemerintah perlu negeluarkan anggaran khusus yang diberikan kepada masyarakat miskin selama waktu untuk lockdown dihentikan, bisa saja mata anggaran tersebut dari salah satu program fisik digeser perintukannya,” jelasnya.

Lebih lanjut Askun juga menjelaskan plot anggaran yang diambil tersebut diyakininya tidak akan menjadi sebuah temuan BPK maupun KPK asal peruntukannya jelas dan diberikan tepat sasaran.

“Kalau anggarannya diberikan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan tidak akan menjadi persoalan karena semua tahu saat ini kita dalam kondisi darurat asalkan perinciannya jelas,” katanya.

Maka dari itu tambah Askun, jika anjuran lockdown yang dikeluarkan pemkab ini dilakukan tanpa diikuti oleh solusi akan sia-sia.

“Kalau pemerintah hanya menganjurkan untuk lockdown saja tanpa solusi yang mending jangan, harus disertai solusi, uangnya kan ada kecuali Pemkab tidak punya anggarannya dan akui bahwa Pemkab tidak mampu,” tandasnya. (Wan)

Shares:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *