DaerahHukrim

Adanya Pungutan Tidak Mengikat di Pilkades, Masyarakat Akan Sulit Dapatkan Pemimpin Yang Bersih dari Korupsi

Lipsus, Laporan : Juhadi Putra

Karawang, Tokoh masyarakat Rengasdengklok meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sosialisasikan Pungutan Tidak Mengikat yang dibebankan terhadap Calon Kepala Desa yang akan mengikuti Gelaran Pemilihan Kepala Desa Serentak 2018 di bulan November mendatang.

Pemda Kabupaten Karawang diharapkan mensosialisasikan Pungutan tersebut kepada seluruh masyarakat yang akan terlibat dalam pemilihan kepala desa itu, pasalnya pungutan tersebut akan menodai dan mencoreng instansi Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa tersebut.

Tokoh masyarakat Rengasdengklok H. Wahyudin mengatakan “Sejauh ini secara jelas saya belum mendengar, ada selentingan kabar bahwa kekurangan dana dari mulai pihak ketiga, ya sebenarnya pihak ketiga itu siapa ? mana ada orang yang mau berkorban untuk orang lain, itu hanya terlihat jangan sampai ada tekanan dari warga untuk calon kades saja, yang jelas menurut saya untuk pungutan tidak mengikat ini sudah menekan”,

“Dan ini jelas tekanan yang secara tidak langsung untuk orang yang punya potensi akan tetapi tidak punya materi, potensi untuk menjadi Kades yang baik dan potensi untuk menjadi pemimpin yang baik, akan tetapi dalam materi masih kekurangan, sehingga mereka tidak mau maju, itulah kebiasaan yang seharusnya di rubah”, sambungya.

Wahyudin juga mengatakan, “disini menurut pendapat saya, pemerintah harus bisa merubah bahwa hal – hal yang sifatnya mengadung materi untuk mendapatkan sesuatu dengan materi  ataupun untuk menjadikan sesuatu dengan materi, itu harus benar – benar di tekan untuk melakukan perubahan, disini pemerintah daerah jangan sampai menjadi cemoohan, ini bakal jadi cemoohan, mereka akan bertanya mana anggaran dari Pemerintah ? artinya masyarakat di bawah tidak akan tau, sehingga dana yang dari Pemerintah akan tidak terasa dan itu dianggap tidak ada, seakan tidak di lihat besarannya”,

“Semestinya ketika Panitia 11 itu dibentuk maka Pemerintah itu harus bertanggung jawab penuh tentang pemebentukan Panitia 11, secara SPJ nya harus jelas gimana ? dan kemana?, disini intinya saya bukan irihati dan saya tidak ada kepentingan tentang pembentukan panitia 11, saya hanya ingin mempunyai pemerintahan itu yang benar – benar mensejatrakan masyarakat seluruhnya, dan ingin mempunyai Pemerintahan yang bersih”,

“Pemerintahan yang bisa medukung masyarakat yang benar benar punya potensi, SDM yang baik untuk menjadi Peminpin, bukan berarti yang punya dana itu bisa pantas jadi peminpin akan tetapi belum tentu orang tersebut seperti apa ? karena apa ?  kalau biaya untuk menjadi pemimpin itu mahal, musnahlah sudah cita – cita indonesia atau karawang untuk mendapatkan peminpin yang bersih dari korupsi,” bebernya

“Karena kalau semuanya serba uang, disini akan rentan untuk menjadi pemimpin yang korup, karena apa didunia ini mungkin hanya seribu satu orang yang mau berkorban demi bangsanya, semuanya rata rata manusia ingin mempunyai keuntungan”, tutupnya.

Shares:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *