Lipsus Bagian 3 :
Karawang, Bicara Pariwisata tidak lepas dari tempat hiburan yang secara retribusi jelas akan mengahasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bupati dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang saat ini mendapat sorotan tajam dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesai PHRI Karawang, pasalnya selama ini keduanya belum bisa menghasilakan PAD yang signifikan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang.
Ketua PHRI Karawang saat berdialog dalam program ngobrol pagi”NGOPI” BOTV Indonesia dan Kutipan.co.id dikantor PHRI Resto Dewi Air Lantai 1 jalan Interchange Karawang Barat mengatakan jelas di sini PHRI sendiri sebenarnya tidak lepas dari Subnya Mitra Pemerintah dan Sub Dispudpar Kabupaten Karawang.
Gabryel Alexander mengatakan, pembahasan PAD di Karawang, PHRI adalah Organisasi Jasa salah satu penyumbang PAD yang harus diakui sudah signifikan, singkat saja dari perhotelan, Restoran, Spa, THM, Bioskop, Villa, Pondok wisata, Persinggahan Caravan, Cartring, dan berbagai jenis usaha yang mengakomodir jenis pariwisata.
“Akan tetapi sebenarnya ada potensi buat PAD yang sangat luar biasa yang sampai saat ini tidak tergali oleh pihak Pemkab Karawang sendiri, dari mana? Ya dari Destinasiwisata, ” ucap Gabryel sambil terawa kecil saat acara ngobrol pagi.
Baca juga :
SDM Pariwisata Lulusan Karawang Terbaik Dibanding Daerah Lain, Pemkab Karawang Tutup Mata
Hanya Bisa Hasilkan PAD Kurang Dari 1 Miliar Per- Tahun, Ketua PHRI : Kadispudpar Karawang Tolonglah Sedikit Cerdas!!
“Destinasi wisata di Kabupaten Karawang saat ini lebih dari 30 tempat, jadi kalau satu hari saja 30 tempat dikunjungi oleh paling sedikit 1.000 orang, berarti dalam 30 hari sekitar 30.000 orang, kita angkat saja untuk retribusinya di ambil dengan Rp. 1.000 per orang dikali 30.000 orang dalam satu bulan, kalau dikalikan dalam kurun waktu satu tahun saja sudah jelas,
“Akan tetapi kenapa sekarang ini raihan PAD dari sektor deatinasi wisata hanya jalan di tempat,? berarti jelas ini ada yang salah, lalu salahnya dimana? Tata kelola retribusi ini? Tata kelolanya dimana? Ya di sini yang jelas punya kewenangan di pemerintah daerah sendiri tidak mampu, kalau memang tidak mampu kan bisa di pihak ketiga kan atau di swastakan, tapi dengan cara yang baik dong, sedangkan sampai sampai hari ini di swastakan tidak sepenuhnya baik, contohnya ada beberapa tempat Destinasiwisata di Kabupaten Karawang yang di swakelolakan oleh swasta yang akhirnya malah menimbulkan konflik antara pengelola dengan masyarakat sekitar”, sambung Gabryel terlihat kesal.
“Disini pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus mengurai permasalannya dari hulu sampai hilir, dikaji dulu, dimana letak hilirnya, setelah itu baru mengambil kebijakan , dan sampai hari ini itupun tidak dilakukan, Karena apa? Saat ini semuanya tidur, sampai hari ini masih tidur, Pemkab tidur, Bupati tidur, Dispubpar tidur, dari pada tidur terus kan saya bilang mening mundur, karna ini amanah rakyat, disini saya bicara bukan orang politik, kepentingan saya pun bukan kepentingan pribadi atau golongan saya, saya tidak ada kepentingan di sini, kepentingan saya hanya satu, memajukan pariwisata Karawang,” pungkasnya (Joe).
