KARAWANG, – Salah satu tujuan dari pada anggaran Dana Desa dikucurkan oleh Pemerintah Pusat ke setiap desa di seluruh wilayah Indonesia adalah untuk pemberdayaan masyarakat Desa.
Namun kadangkala hal tersebut diduga tidak dilaksanakan dengan baik oleh sebahagian pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintahan desa.
Seperti keluh kesah Umin (50) istri Ijah (40) dan orang tuanya Amin (70) warga Desa Tegallega RT 001, RW 001 Kecamatan Ciampel, padahal lokasi rumahnya yang berada tidak jauh dengan rumah kepala desa saat ditanya kutipan.co.id tentang bantuan dari pihak kecamatan atau desa selama ini seperti apa,dirinya menjawab belum pernah menerima bantuan dari pihak manapun.
“selama ini tidak ada pihak dari kecamatan maupun desa yang mau membantu untuk memperbaiki rumah ini,”katanya.
Dikatakan Umin, dengan kondisi rumah yang tidak layak huni apalagi setelah rumahnya ambruk satu bulan yang lalu dirinya beserta istri dan orang tuanya harus hidup dan tinggal dengan kondisi rumah apa adanya.
Apalagi saat ini Umin berpenghasilan hanya sebagai buruh serabutan, dimana setiap harinya kadang mendapat uang, kadang tidak sama sekali, sehingga untuk makan pun harus menunggu belas kasih orang lain.
“Pekerjaan saya cuman buruh serabutan, jika ingin makanpun saya berserta keluar terkadang masih menunggu belas kasihan orang lain, Ya begini lah, dengan hidup seadanya kami hanya bisa pasrah.
Saya sangat berharap ada pihak-pihak yang mau dan ikhlas untuk membantu merenovasi atau membangunkan rumah ini, sambil menunduk malu dengan wajah memelas,” ucap Umin.
Mirisnya, ketika kutipan.co.id mendatangi rumah kepala Desa Tegallega Sanam, Kamis sore (22/8/) untuk dikonfirmasi, ternyata tidak berada dirumahnya, bahkan setelah menunggu hampir 2 jam lamanya tetap belum pulang kerumahnya, dan saat ditelepon pun handphonenya tidak aktif.
Ketua LSM Pandika DPC Kabupaten Karawang Mulyana angkat bicara terkait keluhan warga di Desa Tegallega Kecamatan Ciampel mengatakan, bahwa sikap kepala desa yang seolah tutup mata dan pembiaran dengan kondisi warganya, mencerminkan sikap pemimpin yang tidak peduli dan tidak sensitif terhadap warganya.
“Seharusnya Kades ini tidak membiarkan warganya seperti ini, dengan sikap seperti ini terkesan tutup mata,”katanya.
Masih dikatakan Mulyana, tatakelola dan manajemen dimana pemerintah desa seharusnya memahami dengan benar bahwa salah satu fungsi anggaran dana desa dikucurkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya untuk pemberdayaan masyarakat desa.
Hal tersebut sesuai dengan Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 disebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa diprioritaskan meliputi dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, pemberdayaan warga miskin perempuan dan anak serta masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
“Aturan dan undang-undang nya saja jelas ada, dari mulai tatakelola manajemen untuk dana desa agar bisa di salurkan untuk warganya, kami akan mendesak Kades ini, agar ia mau menjalankan aturan dana desa sebaik mungkin,”(tgh).
