Karawang, JabarNet.com–Mahasiswa sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan tujuannya, serta bertanggung jawab atas umat manusia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Karawang gelar pertemuan dengan Bupati Karawang, Cellica Nurracchadiana, di kantor Bupati, Selasa (8/10/2019).
Ketua Umum HMI Cabang Karawang, Fajar Ardiansyah mengungkapkan,bahwa Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Preambule UUD 1945, ada 4 point tujuan antara lain Mensejahterakan kehidupan bangsa dan melindungi seganap tumpah darah bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.
Kemudian Fajar menyampaikan, semua tujuan itu dapat tercapai jika pemerintah daerah, ikut serta untuk mencerdaskan bangsa.
“Dalam mencapai tujuan mensejahterakan kehidupan bangsa tentu yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah ialah mencerdaskan generasi muda dengan memberi kesempatan yang sangat luas bagi Warga Negaranya untuk mengenyam bangku Pendidikan,” tuturnya.
Permasalahan pendidikan di Indonesia sangatlah rumit baik dari system Pendidikan Nasional yang tiap ganti Menteri selalu berganti kebijakan, Insfrastruktur Pendidikan yang kurang layak dan kesejahteraan tenaga pengajar yang belum optimal sehingga menyebabkan Pendidikan di kita jauh tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara Skandinavia.
Ternyata dengan banyaknya perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang, tidak menjamin kehidupan di Karawang lebih baik lagi, seperti yang diungkapkan Fajar.
“Kabupaten Karawang yang terletak diantara dua Kota besar yakni Bandung dan Jakarta serta memiliki Perusahaan Industri sekitar 1.500 lebih perusahaan sangat pantas disebut dengan Kota Industri.
Lanjutnya, namun keberadaan Perusahaan Industri di Karawang tidak menyebabkan masalah Pendidikan bisa teratasi, semua masalah Infrastruktur Pendidikan, kesejahteraan tenaga pengajar dan pungutan liar yang dilakukan oknum sekolah di Karawang masih menjadi masalah yang sangat krusial.
“Data yang kami ambil di dalam berita pikiran rakyat pada tahun 2018, ada seribu lebih ruang kelas yang rusak. Hal ini tentu mengganggu proses kegiata belajar mengajar. Bukan hanya itu, kesejahteraan guru menjadi masalah yang sampai saat ini belum mampu diselesaikan. Banyak guru honorer mendapatkan upah dibawah UMK Kabupaten Karawang , tentu sangat miris sekali Karawang yang menjadi Kota Industri Infrastruktur Pendidikan dan kesejahteraan Guru nya masih jauh dari kata layak,”ungkap Fajar.
Namun ada satu terobosan kebijakan Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintahan Cellica-Jimmy yakni Beasiswa Karawang Cerdas yang dirasa mampu meningkatkan Nilai IPM Kabupaten Karawang, namun pada tataran Implementasi nya masih banyak kekuranganya.
Melihat hal itu HMI Cabang Karawang memberiakan rekomendasi Kepada Pemerintah dengan poin sebagai berikut :
- Kebijakan Politik Anggaran pada Tahun 2020 untuk Anggaran Pendidikan harus mencapai 20 Persen dari jumlah Anggaran APBD 2020.
- Mengoptimalkan Dana CSR untuk pembangunan Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Karawang.
- Mendorong Pemerintah untuk menaikan Honorium Guru Honorer setara dengan PNS Golongan II .
- Mendorong Pemeritah Kabupaten Karawang membuka Lowongan PNS untuk Para Guru Honorer di tiap tahunnya karena saat ini Karawang kekurangan Guru PNS.
- Mendorong Pemerintah untuk mewajibkan penerima Beasiswa Karawang Cerdas untuk aktif dalam organisasi Sosial dan Kepemudaan yang ada di Kabupaten Karawang agar memiliki tanggung jawab untuk mengabdi demi Kemajuan Kabupaten Karawang.
(mar).
