KARAWANG,- Pengurus karang taruna kabupaten karawang mengelar rapat konsultasi dan mengumpulkan para ketua karang taruna dari 30 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang, antara lain untuk menyatukan persepsi dalam tugas dan fungsi organisasi antara ketua kecamatan dan pengurus karang taruna kabupaten, selasa sore (6/3/19).
Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Karawang Dhani Sudirman saat gelar ekpose di kantor sekretariatnya mengatakan,” dalam acara mosi ketidak percayaan yang dilakukan oleh teman – teman pengurus karang taruna itu persoalan yang kita masalah kan sebetulnya bukan masalah RPP, tapi masalah adanya ketidaktaatan pada aturan organisasi, di mana mereka meminta laporan pertanggungjawaban dan meminta temu karya ke bupati,
Seharusnya permintaan temu karya, maupun pertanggungjawaban itu ke pengurus karang taruna kabupaten, ini ada salah alamat, makanya kita kumpulkan hari ini para ketua Kecamatan yang hadir di sini Kurang lebih 12 Kecamatan, mereka bersepakat bahwa persoalan ini kita konsultasikan dan kita akan bawa ke rapat harian, sehingga nanti rapat harianlah yang akan memutuskan, Apa sangsi bagi para pengurus yang tidak taat pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga karang taruna,” ucap Dhani.
Ia juga mengatakan,” karena kita menilai, bahwa roadshow mereka ke Dinsos maupun ke Bupati sebagai pembina umum telah mengatasnamakan ketua Kecamatan, itu bukan hal yang elok lah, dalam sebuah organisasi namanya organisasi itu berarti kembali ke rumahnya, bukan di luar rumah. Apapun yang terjadi yang berkaitan dengan aturan anggaran dan sebagainya harus dipertanyakan di organisasi induknya, bukan di luar. Salah alamat tuh.
“Sehingga teman-teman advokat juga sedang melihat, Apakah dalam rapat RPP kemarin mereka menggunakan stempel palsu atau tidak, kalau ternyata dilihat dalam bukti – bukti, yang jelas disana, ada stempel palsu yang mereka gunakan, maka akan ditindak atau diproses secara hukum kemudian itu tugasnya advokat lah,” jelas Dhani.
Lanjut Dhani, kalau saya saat ini mengajak bahwa ketika ada persoalan. Mari kita bicarakan di dalam bukan di luar, karena Bupati pun menelpon ke kita, ke Kabupaten sibuk dengan agendanya, jangan sampai persoalan ini digoreng menjadi persoalan politik, karena di Karang Taruna berbagai macam aliran politik partai dan sebagainya berkumpul.
Jadi karang taruna itu tidak ada urusan politik, silakan teman-teman kader-kader politik berteman, tapi di karang taruna tidak ada politik praktis, yang kita jalankan, kembali ke mekanisme organisasi Permensos Nomor 77 dan 23, walaupun 1000 lembar pernyataan mereka keluar atau 1000 kecamatan, tentu tidak akan berdampak pada penggulingan ketua, karena mekanisme di Karang Taruna, untuk menggulingkan ketua itu melalui temu karya, temu karya dipercepat maupun temu karya dan temu karya biasanya dibentuk oleh kepanitiaan karang taruna Kabupaten,”pungkasnya(jhd/wan).
