Bandung, JabarNet.com – Dinilai belum memaksimalkan kinerjanya alias melempem, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat rapor merah dari Panitia Khusus (Pansus) III LKPJ DPRD Provinsi Jawa Barat. Disampaikan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jawabarat, Fraksi Gerindra Ihsanudin, memberi catatan – catatan buruk seputar kinerja Pemerintah Provinsi (Pemvrop) Jawa Barat pada tahun 2019.
Adapun catatan tersebut disampaikan Ihsanudin dalam rillis yang disampaikannya kepada JabarNet.com, sebagai berikut :
1. Bidang Pemerintahan.
Berdasarkan indeks pencapaian kinerja dari mitra kerja yang berkaitan dengan bidang pemerintahan ada permasalahan mendasar dalam pengelolaan aset daerah, serapan anggarannya cukup baik. Kemudian indeks ketentraman dan ketertiban mencapai kinerja 82,50%, artinya cukup baik. Kualifikasi keterbukaan informasi publik juga cukup baik, hanya saja ada serapan anggaran dibawah 70% yaitu di Sekretariat DPRD. Hal tersebut dikarenakan ada masa transisi kepemimpinan DPRD dari periode 2014-2019 ke 2019-2024 dan menjadi silpa. Secara umum kinerja bidang pemerintahan cukup baik.
2. Bidang Perekonomian.
Secara umum kinerja Pemprov Jabar tahun 2019 tidak lebih baik dibanding tahun 2018, terutama dilihat dari kuantitas realisasi anggaran yang total hanya 3% dari APBD tahun 2019. Selain itu program prioritas seperti pembangunan Destinasi Wisata, Program One Pesantren One Product, Petani Juara, Nelayan Juara, UMKM Juara, Pasar Juara dan Logistik Juara masih belum menunjukan hasil signifikan terhadap perekonomian masyarakat Jawa Barat, yang bahkan secara laju perekonomian justru melambat pertumbuhannya dibanding tahun 2018.
3. Bidang Keuangan.
Visi Jabar Juara pada tahun 2019 bisa dikatakan jauh panggang dari api. Ini adalah cerminan lemahnya kinerja dan pelambatan pertumbuhan PAD, yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Bahkan hal yang lebih fatal, terdapat perbedaan data realisasi APBD tahun 2019 pada laporan BAPENDA dengan data yang dirilis Bank Indonesia.
Memperhatikan catatan diatas kami meminta kepada sodara Gubernur untuk melakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait, agar tidak terjadi lagi kinerja buruk tersebut.
4. Bidang Pembangunan.
Pada tahun 2019 kami mencatat realisasi anggaran dan kegiatan yang sangat rendah dan menyebabkan tingginya silpa. Ini menunjukan perencanaan yang kurang baik. Sebagai contoh, lima program strategis Gubernur, yaitu Pembangunan Situ, Sungai dan Waduk, Creative Centre, Revitalisasi Alun – alun serta Rutilahu tidak berjalan dengan baik. Permasalahan lainnya adalah belum selesainya TPPAS Nambo dan Legok Nangka.
Memperhatikan catatan diatas kami meminta saudara Gubernur, melakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait, khusunya mitra Komisi IV.
5. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Secara umum kinerja perangkat daerah sektor ini bisa dikatakan kurang memuaskan, diantaranya menyisakan beberapa pekerjaan rumah berupa perbaikan layanan wajib dibidang pendidikan dan kesehatan serta perbaikan mitigasi dan langkah – langkah penanganan bencana. Secara kualitatif memang terlihat seolah baik. Misalnya rata – rata lama pendidikan 8,37 diatas Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tingkat pengangguran terbuka turun 0,18%, namun menurut sensus BPS tahun 2019, sumbangan lulus SMK yang menjadi kewenangan langsung pemerintah Pemprov Jabar masih menyumbangkan angka tertinggi yakni 14,5%, tahun 2019 program – program unggulan Gubernur masih belum menyentuh permasalahan inti di sektor kesejahteraan rakyat, hal diatas menimbulkan konsekuensi kerja keras perangkat daerah terkait pada tahun berikutnya.
Mencermati dan menimbang seluruh catatan strategis dan rekomendasi diatas, maka Panitia Khusus III memberikan penilaian kinerja Pemprov Jabar pada tingkat yang belum memuaskan, dalam artian belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan mengalami perlambatan dalam aspek fiskal daerah.
Kami juga meminta sodara Gubernur membentuk tim khusus guna menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Barat. (red/rls)
