Karawang,JabarNet.com -Setelah sebelumnya sempat ramai di beritakan oleh sebuah media online dan media sosial, pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lentera Bangsa menahan ijazah seorang siswi yang berasal dari keluarga miskin bernama Ine Widianti akibat tidak mampu membayar uang bayaran sekolah.
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Lentera Bangsa Drs Ahcmad Jaelani membantah dan mengklarifikasi langsung hal tersebut kepada media JabarNet.com di kantornya, jumat(06/12/19).
“Perlu saya jelaskan bahwa kami pihak sekolah tidak pernah sama sekali melakukan penahanan ijazah terhadap siswa maupun siswi yang sudah lulus,adapun terkait dengan siswi yang bernama Ine Widianti yang sempat ramai di beritakan.itu sebenarnya bukan di tahan tapi masih ada hal administrasi yang belum selesai”,ucap Achmad
Masih menurut Kepala sekolah SMK Lentera Bangsa Achmad Jaelani adapun yang bersangkutan mengatakan di sebuah media pernah datang ke sekolah dan di minta surat pernyataan di atas materai oleh pihak sekolah itu tidak benar.
“Kalo siswi yang bersangkutan dan ibunya mengatakan pernah datang ke sekolah meminta ijazah namun pihak sekolah menahan ijazah itu tidak benar,itu sudah saya tanyakan ke semua guru termasuk bekas wali kelasnya.justru kami pihak sekolah menunggu kedatangan Ine dan orang tuanya,karena ijazah itu tidak bisa di ambil hanya oleh orang tua tapi harus dengan siswa bersangkutan karena siswa itu sendiri harus stik tiga jari di ijazah”,jelasnya.
Sementara Achmad Jaelani mengetahui bahwa siswi tersebut berasal dari keluarga tidak mampu dan tinggal di rumah yang nyaris roboh bersama ibunya itu setelah ada kabar di media.
“Ya harusnya Ine dan orang tua nya datang ke sekolah berterus terang karena kami sendiri pihak sekolah pasti ada kebijakan kalo memang betul yang bersangkutan berasal dari keluarga tidak mampu.tapi ini kan siswi yang bersangkutan dan ibu nya tidak pernah ada datang ke sekolah bagaimana saya tahu,sok sekarang Ine dan orang tuanya suruh datang ke sekolah pasti saya sebagai kepala sekolah dan pihak sekolah ada kebijakan”,pungkasnya(END)
