DaerahJawa Tengah

Dilaporkan Konsumen Ke Polisi Atas Pencabutan KWH, Ini Kata PLN Karawang

Humas PT PLN UP3 Imam Hanafi dan Asep Agustian

Karawang, JabarNet.com- Menanggapi pelaporan polisi seorang pelanggan PLN atas pembongkaran KWH meter di halaman rumahnya, Humas PT. PLN UP3 Karawang, Imam Hanafi, mengatakan bahwa sebelumnya PT. PLN telah membuat surat perjanjian jual beli tenaga listrik dengan pelanggan, yang dipegang masing-masing pihak.

“Kenapa bisa terjadi seperti itu, karena petugas PLN memiliki aturan dan sebelum menjadi pelanggan PLN, para pelanggan telah membuat surat perjanjian dengan PT. PLN, ada kewajiban dan hak kedua belah pihak dalam surat perjanjian tersebut,” jelas Imam Hanafi kepada wartawan. Kamis (24/10/2019) lalu, di tempat kerjanya.

Menurutnya, apa yang dilakukan pelanggan, dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian bisa saja terjadi dengan dasar rasa ketidakpuasan. Dan petugas melakukan pembongkaran dikarenakan memang ada aturannya, PLN berhak masuk ke halaman rumah pelanggan dalam surat perjanjian antara PLN dan pelanggan.

“Karena ada barang milik atau instalasi PLN di sana, dan kalau pelanggan tidak menunggak pasti tidak akan dikunjungi petugas. Ya nantinya seperti apa, silahkan saja, tetapi kalau konsumennya masih bisa di mediasi kita akan selesaikan. Dan kita akan melihat kembali seperti apa permasalahannya,” ungkap Imam Hanafi.

Sementara itu, berbeda pendapat dengan Humas PT. PLN UP3 Karawang, Praktisi Hukum di Kabupaten Karawang, Asep Agustian mengatakan bahwa tindakan petugas PT. PLN yang memasuki halaman rumah pelanggan tanpa ijin, bahkan dengan cara memanjat pagar itu adalah sebuah kesalahan dan sebuah pelanggaran.

“Petugas PLN yang melakukan tindakan tersebut telah ceroboh dan gegabah, tanpa ada pemilik dan penghuni rumah, dengan cara memanjat pagar untuk masuk itu sama dengan maling. Laporkan saja ke pihak kepolisian , apalagi tanpa pemberitahuan sebelumnya,” tegas pria yang biasa dipanggil kang Askun tersebut kepada Spirit Jawa Barat, Jumat (25/10/2019) di ruang kerjanya.

Perusahaan Listrik Negara, lanjut Askun, seharusnya pejabat atau karyawan yang mewakili negara ini memakai aturan dalam bekerja.

“Ikuti dong aturan dalam bekerja, jangan semena-mena, kalau ngga ada ijin, ngga ada pemilik rumah saat eksekusi, apalagi dengan cara memanjat pagar rumah ya itu mah maling. Sementara kita saat ingin menjadi pelanggan PLN kan dengan cara yang baik, dengan menunggak satu atau dua bulan kan masih bisa dengan carabh teguran, bukan main bongkar tanpag pemberitahuan sebelumnya,” pungkas Askun.

Shares:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *