Karawang, JabarNet.com – Kepengurusan Komite Olahraga Nasionasl Indonesia (KONI) Kabupaten Karawang saat ini tengah menjadi sorotan berbagai kalangan masyarakat.
Pasalnya, banyak pengurus KONI Karawang saat ini, yang rangkap jabatan sebagai anggota DPRD Karawang, pejabat eselon setingkat Kepala Bidang hingga kader-kader partai politik.
Atas persoalan ini, Praktisi Hukum Karawang, Asep Agustian SH, MH., atau yang kerap disapa Asep Kuncir (Askun) angkat bicara perihal struktural kepengurusan KONI Karawang yang banyak diisi oleh anggota hingga Ketua DPRD Kabupaten Karawang.
“Sebelum saya melebar kemana-mana, saya pertanyakan dulu terhadap mereka yang terpilih menjadi pengurus KONI ini. Apalagi dengan banyaknya anggota dewan ataupun wakil rakyat yang duduk di situ. Sebenarnya yang terpilih sekarang itu pada ngerti nggak sih apa yang disebut dengan KONI ini?. Apasih arti daripada KONI ini?. Kan begitu ya,” sindir Askun, Kamis (06/08/2020).
“Nah sementara tupoksi dari pada wakil rakyat itu apa?. KONI itu apa?. Dan sementara kepentingannya itu untuk apa?. Bener untuk memajukan Karawang?. Silahkan sah-sah saja pada dasarnya,” timpal Askun.
Menurut Askun, para wakil rakyat yang saat ini menduduki jabatan kepengurusan di KONI tidak menjadi masalah. Namun ia menyayangkan dengan sikap para petingga partai politik yang turut campur tangan ke dalam dunia olahraga Kabupaten Karawang.
“Mereka mau duduk dimana pun juga sah-sah saja, tapi kontroling keuangan terus nanti pertanggungjawabannya harus benar. Karena ini kan ada dana hibah yang bukan sedikit bilangan nominalnya ya,” tuturnya.
Disesalkan oleh Askun, adanya rangkap jabatan yang secara otomatis mendapatkan gaji/honor tambahan sebagai pengurus di KONI Kabupaten Karawang menjadi perbincangan hangat dari berbagai seluruh kalangan masyarakat di Karawang, terhadap struktural kepengurusan KONI Karawang yang saat ini banyak diisi oleh para petinggi partai politik di Karawang.
“Kalau ternyata terjerat dari situ lalu memakan dobel anggaran yang sama-sama digaji oleh siapa. Dan KONI juga mendapatkan upah dari siapa?. Kan sama-sama mendapatkan uang negara juga, berbaunya juga uang negara,” cetusnya.
Dari informasi yang dihimpun, sekelas Ketua DPRD Karawang Pendi Anwar dan tujuh anggota DPRD Karawang lainnya, masuk ke dalam jajaran kepengurusan KONI Kabupaten Karawang saat ini.
“Apakah di Kabupaten Karawang ini sudah tidak ada lagi orang yang pintar dan profesional, sehingga kepengurusan KONI Kabupaten Karawang diisi oleh para wakil rakyat dan pengurus partai politik hingga PNS itu?,” ungkapnya lagi.
“KONI Kabupaten Karawang selama ini sudah mendapatkan prestasi apa saja?. Apa yang sudah di hasilkan atas prestasinya itu,” tegas Askun.
Dijelaskan Askun mengapa dirinya mengomentari hal tersebut, karena dirinya merasa kaget dengan kehadiran para wakil rakyat yang turun langsung masuk ke dalam jajaran struktural pengurus di KONI Kabupaten Karawang.
“Saya kaget. Kok banyak wakil rakyat turun langsung ke situ, mau ngapain?. Mau cari dagelan apa lagi?. Ini olahraga loh, bukan urusan politik,” sindirnya.
Bahkan ditegaskan oleh Askun, keberadaan para wakil rakyat yang ada di kepengurusan KONI Kabupaten Karawang, meminta untuk tidak dibawa ke dalam ranah politik.
“Jangan dibawa ke unsur urusan politik, sehingga dipolitisasi terkait olahraga, benahi dulu aja tuh wakil rakyat itu, apa yang menjadi kekurangan aspirasi daripada masyarakat dan konstituen mereka sebagai wakil rakyat saja,” tegasnya.
“Terpikir nggak sih oleh mereka. Kenapa jadi pada ngurusin KONI gini, mau ngapain?. Kan masih ada para pemuda, masih ada tingkatan yang mengerti tentang olahraga, ada guru olahraga yang honorer, kan banyak itu dari jebolan UNSIKA juga ada orang yang pintar-pintar yang sudah jelas ada fakultas olahraganya juga. Berikan kesempatan itu kepada yang lain orang. Kenapa harus para wakil rakyat?. Jangan karena mentang-mentang pejabat sekelas anggota dewan ataupun pejabat PNS atau ASN hingga petinggi dan kader partai politik ada di dalam kepengurus KONI. Apa sih maunya mereka ini?,” tutupnya. (rls/red)
