Kutipan – Karyawan PT Pelni (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pelni (SP Pelni) berencana menggelar aksi mogok kerja pada Jumat (14/9) hingga 14 Oktober 2018. Hal ini dikatakan sendiri oleh Sekretaris Jenderal SP Pelni.
“Ini demi masa depan kami. Kami enggak mau pensiun hanya makan uang tabungan saja,” katanya saat dihubungi, Jumat (14/9).
Menanggapi hal ini, Kasubdit Pengembangan Pelabuhan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Gus Rional mengatakan pihaknya masih belum mau ikut campur dalam persoalan yang terjadi antara SP dan Pelni. Hal ini dikarenakan pihaknya menghormati kebebasan berpendapat para karyawan.
“Kami menghormati proses demokrasi dalam mengemukakan pendapat melalui penyaluran aspirasi yang sesuai, tertib, dan aman. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pelni untuk mencari win win solution,” tambahnya.
Pihaknya juga meminta agar aksi mogok para pekerja ini tidak mengganggu proses operasional yang berjalan. Mengingat akan banyaknya kepentingan masyarakat yang akan terganggu nantinya.
Adapun aksi mogok kerja yang dilakukan oleh SP Pelni ini dilatarbelakangi oleh rendahnya upah pokok dan banyaknya alat-alat produksi yang dianggap sudah tidak layak pakai di tubuh Pelni. Bahkan, mereka sampai mengirim surat protes kepada Presiden RI Joko Widodo atas kondisi tersebut.
Terkait ancaman mogok karyawan Pelni, Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengatakan aksi ini perlu dilihat dari sisi yang lain. Menurutnya, demo massal olah serikat pekerja ini ditunggani pihak lain.
“Tolong bantu selidiki juga apa yang tidak kelihatan. Pengalaman saya selama ini, banyak serikat pekerja yang dapat bantuan dana rutin dari pengusaha dari keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara tidak benar,” kata dia.
Dia bilang, umumnya ada mark-up harga yang cukup besar dan menciptakan kartel supplier di antara mereka saja. Dengan demikian, setiap ada usaha BUMN untuk mencegah kebocoran dan efisiensi, misalnya dengan kontrak pabrikan, centralized procurement, e-katalog, dan lain-lain maka serikat pekerja dikerahkan untuk melawan.
Selain itu, Ahmad Bambang juga menduga ada permintaan backup dari mereka di parlemen untuk menekan Direksi BUMN.
“Itu nampaknya yang terjadi juga di Pelni sekarang. Nanti akan ada demo juga di Pos Indonesia dan lainnya,” jelas dia.
