KARAWANG, -Pasca keluarnya SK DPP Demokrat Nomor:232/SK/DPP.PD/VIII/19 yang menunjuk Pendi Anwar sebagai Ketua DPRD Karawang, beberapa sikap protes mulai bermunculan di internal Partai Demokrat Karawang.
Salah satunya datang dari Balad Budianto Cilamaya yang mengaku kecewa dengan kepemimpinan Ketua DPC Demokrat Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana yang dinilai telah berbohong kepada para kadernya sendiri.
“Loba janji-janji na wungkul, cenah mun suara di atas 14 ribu janji rek dijadikeun ketua ku Cellica, nyatanya bohong (Kebanyakan janji, katanya kalau suara di atas 14 ribu janji akan dijadikan ketua oleh Cellica, kenyataannya bohong belaka),” tutur Ketua Balad Budianto, Asep Jaka Arif, Kamis (5/9/2019).
Ditambahkan Asep, Balad Budianto tidak terima dengan keputusan Partai Demokrat yang malah memilik Pendi Anwar menjadi Ketua DPRD Karawang. Karena berdasarkan Petunjuk Pelaksana Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 01/JUKLAK/DPP.PD/VII/2019, tentang persyaratan dan mekanisme pengajuan dan penetapan unsur pimpinan DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta pengajuan pimpinan fraksi Partai Demokrat, dalam ‘persyaratan’ point (e) dijelaskan, bahwa setiap Ketua DPRD dari Partai Demokrat minimal berpendidikab Sarjana Strata S-1.
Kemudian dalam point (d) dijelaskan, jumlah perolehan suara pileg terbanyak akan menjadi pertimbangan untuk rekomendasi Ketua DPRD. “Kami tidak terima, suara terbanyak dikalahkaan dengan suara segitu. Terus, pendidikan SMA mengalahkan S1. Padahal dalam aturan sudah jelas bahwa yang menjadi acuan untuk dijadikan ketua diantaranya suara terbanyak dan pendidikan minimal S1,” kesal Asep.
Dijelaskan Asep, pada Pileg 2019 kemarin H. Budianto mendapatkan 17 ribu suara, sementra Pendi Anwar hanya 7 ribu suara. Sehingga bagi Balad Budianto, keputusan Partai Demokrat yang menunjuk Pendi Anwar tersebut merupakan keputusan yang aneh dan tidak masuk akal.
Terlebih saat pileg, Ketua DPC Demokrat Karawang Cellica Nurrachadiana berjanji akan memegang teguh aturan.
“Masa suara 7 ribu mengalahkan suara 17 ribu. Suara terbanyak nyatanya di PHP (Pemberi Harapan Palsu). Jadi aturan macam apa kalau kayak begitu, dibuat hanya untuk dilanggar. Lemah kalau begitu partai,” tandas Asep (red).
