KARAWANG, JabarNet.com– UBP Karawang targetkan 6.000 orang dilingkungan civitas akademika teregistrasi identitas kependudukan digital (IKD) atau KTP digital.
“Seluruh mahasiswa, dosen dan keluarga semua kita borong buat IKD, karena kan nanti seluruh penduduk Indonesia membuat ini. nah ini kita songsong lebih dulu di kampus UBP,” ungkap Rektor UBP Karawang, Prof. Dr. Dedi Mulyadi, SE., MM.
Layanan aktivasi IKD sendiri telah hadir, mulai hari ini hingga Rabu (17/5) mendatang di area kampus UBP.
“Kita juga terbuka untuk masyarakat sekitar UBP, mangga datang ke kampus untuk aktivasi IKD sampai tiga hari ke depan,” timpalnya.
Baca juga : Si JEMPOL Ke Sekolah, Disdukcatpil Karawang Gencar Perekaman E-KTP Untuk Pelajar Usia 16-17 Tahun
Menurutnya, kegiatan aktivasi IKD bertujuan memberikan kemudahan dalam pelayanan dokumen kependudukan yang tentunya bakal bermanfaat untuk mengakses pelayanan publik lainnya bagi civitas akademika di lingkungan UBP Karawang.
“Ke depan IKD akan semakin canggih dan terintegrasi dengan kartu lainnya. Sebab Dukcapil akan jadi backbone layanan digital sektor pemerintah dan sektor swasta,” ucapnya.
Layanan aktivasi IKD ini dikemas melalui acara sosialisasi yang bertajuk “Dukcapil Goes to Campus” di aula lantai 3 gedung Rektorat UBP Karawang
Kemudian, Kegiatan Dukcapil Goes to Campus di UBP Karawang disambut positif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jawa Barat (Jabar).
Pasalnya, dari sekian banyak kampus di Jawa Barat, hanya UBP Karawang yang berinisiatif mengadakan sosialisasi IKD di kampusnya.
“Tentunya menjadi kebanggan dan apresiasi kita, bahwa dari sekian kampus yang ada, hanya UBP Karawang yang berinisiatif mengajukan dukcapil goes to campus ini,” kata Plt. Kepala Disdukcapil Jabar, Indrastuti Chandra Dewi.
Ia menegaskan, program registrasi IKD atau KTP digital ini terus dikebut secara nasional, termasuk oleh dinas kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Hal itu bertujuan untuk meminimalkan penggunaan berkas fisik dalam mengurus layanan publik.
Sebab ke depan aplikasi IKD disiapkan untuk terintegrasi dengan sistem layanan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, maupun layanan bantuan sosial lainnya.
Maka untuk mendorong percepatan IKD ini, pemerintah melirik kampus-kampus agar sasarannya lebih cepat dan tepat.
“Karena kita lihat memang gebyarnya lebih cepat mengasar teman-teman di kampus,” tutupnya.
( Laporan: Muhtar G. Ardian )
