BANDUNG, JabarNet.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Jawa Barat bersama para ketua PWI kabupaten/kota se-Jawa Barat kembali menegaskan sikap solid mendukung hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PWI yang digelar pada Januari 2024 lalu.
Pernyataan sikap itu ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) yang dirangkaikan dengan acara halal bihalal di Aula PWI Jawa Barat, Jalan Wartawan II No. 23, Kota Bandung, Sabtu (12/4/2025).
Hadir dalam acara tersebut jajaran pengurus PWI Jawa Barat, para penasehat, serta 20 ketua PWI kabupaten/kota lengkap dengan sekretaris dan bendahara. Ketua-ketua PWI daerah yang berhalangan hadir pun turut menyatakan dukungannya terhadap hasil rakor tersebut.
Dalam rapat tersebut, disepakati tujuh poin penting yang menjadi sikap resmi PWI Jawa Barat dan kabupaten/kota:
1. Tidak mengakui pembekuan terhadap kepengurusan PWI Provinsi Jawa Barat.
2. Tidak mengakui adanya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Jawa Barat.
3. Menyatakan patuh dan taat pada hasil keputusan Pleno PWI Jawa Barat dan PWI kabupaten/kota pada 22 September 2024 yang menyatakan dukungan terhadap KLB.
4. Menolak wacana KLB Provinsi yang digagas oleh Plt bentukan Hendry CH Bangun.
5. Tetap mengakui Hilman Hidayat sebagai Ketua PWI Jawa Barat dan Zulmansyah Sekedang sebagai Ketua Umum PWI.
6. Menyatakan dukungan terhadap Oland PH Sibarani sebagai Ketua DK PWI Jawa Barat dan Sasongko Tedjo sebagai Ketua DK PWI Pusat.
7. Mendorong dilakukannya rekonsiliasi ulang untuk menyelesaikan polemik dan dualisme di tubuh PWI.
Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, menyatakan bahwa Jawa Barat tetap solid mendukung hasil KLB dan tidak terpengaruh oleh surat pembekuan maupun penunjukan Plt.
“Hari ini kami pertegas kembali, Jawa Barat solid mendukung hasil KLB. Tidak terpengaruh oleh surat pembekuan atau penunjukan plt,” kata Hilman.
Hilman juga mengimbau seluruh pengurus PWI kabupaten/kota di Jabar untuk tetap fokus bekerja dan tidak terpengaruh oleh konflik di tingkat pusat.
“Jangan terpengaruh dengan dualisme di pusat. Kita tetap solid dan menjalankan aktivitas seperti biasa,” tegasnya.
Desakan Sanksi Tegas
Menjelang penutupan rakor, sejumlah ketua PWI kabupaten/kota mendesak agar PWI Jabar memberi sanksi tegas kepada anggota yang tidak mematuhi keputusan organisasi.
“Kami meminta agar ketua PWI Jabar memberi sanksi terhadap anggota yang tidak patuh terhadap keputusan organisasi,” ujar Ketua PWI Karawang, Nila Kusuma, yang disambut dukungan seluruh peserta rakor.
Hilman menyambut baik usulan tersebut dan mempersilakan pengurus daerah untuk menginventarisasi anggota yang dianggap tidak fatsun terhadap keputusan organisasi.
“Silakan teman-teman di daerah menginventarisasi dan melaporkan. Kami akan tindaklanjuti sesuai mekanisme organisasi,” pungkasnya.
