KARAWANG, JabarNet.com – Polemik banjir dan abrasi di bantaran Kali Kalapa, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, kembali mencuat.
Usai Kepala Desa Wadas, H. Junaedi (H. Jujun), melontarkan kritik tajam terhadap lambannya respon pemerintah serta minimnya kontribusi kawasan industri besar di sekitar wilayahnya.
Dalam pernyataannya, dilansir dari media pantaunews H. Jujun menyebut masyarakat Wadas menjadi korban longsor dan abrasi setiap musim hujan tanpa ada perhatian serius dari pemerintah maupun pengelola kawasan industri. Ia juga menyesalkan sikap Gubernur Jawa Barat yang dinilainya tidak adil dalam memberi perhatian terhadap bencana.
“Apakah harus menunggu banyak korban dulu baru ada tindakan? Apakah masyarakat saya harus demo dulu supaya didengar?” kata Jujun.
Pernyataan itu juga menyoroti kawasan industri seperti Karawang International Industrial City (KIIC), KJIE, Pertiwi Lestari, dan Golf Sedana.
“Apakah Bapak takut dengan kawasan industri KIIC? Apakah masyarakat saya harus turun ke jalan untuk demo agar didengar?” ujar H. Junaedi.
Menanggapi pernyataan tersebut, Bambang Sugeng, External Relation Division Head KIIC, menyatakan bahwa pihaknya telah berkomitmen dan melaksanakan sejumlah langkah penanganan banjir Kalikalapa sesuai hasil rapat koordinasi penanganan dan pengendalian banjir pada tahun 2021 lalu.
Diketahui, hasil rapat koordinasi tahun 2021 telah membagi tanggung jawab antar kawasan dan lembaga. Tugas normalisasi, pembangunan kolam retensi, hingga pengendalian limpasan air hujan telah disusun.
“Hulunya itu ada dikawasan kehutanan, dari kawasan kehutan kemudian mengikuti gravitasi ke sungai kalikalapa, dibatas tanah kita ini memang sudah ada pond, kemudian dari pond itu kita lakukan normalisasi Kalikalapa, nah lalu kita buat saluran, dari saluran ini masuk ke danau KIIC,”ungkapnya.
Lanjut Bambang, sebelum air masuk ke danau KIIC, KIIC memiliki beberapa titik pond.
“Semua air hujan tertampung di pond-pond ini, KIIC telah melakukan normalisasi sungai sepanjang 553 meter dari kawasan Cibiuk hingga mendekati Kampung Budaya. Selain itu, kami juga membangun beberapa kolam retensi atau pond, salah satunya seluas 11-12 hektare di dalam kawasan, untuk menahan limpasan air hujan sebelum dialirkan ke Sungai Kalikalapa,” jelas Bambang.
Bambang menegaskan bahwa seluruh sistem pengendalian air dilengkapi dengan peralatan hidrolik yang dapat mengatur volume pembuangan air ke sungai utama.
Setelah normalisasi, KIIC menanam sekitar 500 pohon di sepanjang bantaran sungai untuk mencegah longsor dan menjaga kestabilan tanah.
“Kalau debit airnya sudah tinggi itu ada limpasan secara otomatis melalui spill land, kemudian dari spil land masulk ke kalikalapa, Penyebab banjir bukan semata-mata dari KIIC, kami sudah menjalankan dari kesepakatan dulu, atau mungkin ada wilayah tetangga yang belum menjalankan arahan hasil rapat 2021, dimana pada saat itu oleh pemerintah daerah ada seperti pembangunan kolam retensi dan long storage yang menjadi tanggung jawab kawasan industri lain,” bebernya.
Bambang mengatakan, dugaan banjir yang terjadi saat ini karena dimungkinkan oleh curah hujan yang tinggi dibeberapa minggu ini.
“Juga salahsatunya dimungkinkan diduga air dari kawasan tetangga tidak tertampung yang kemudian langsung melintas ke Kalikalapa mengarah kepada kearah lingkungan desa wadas sampai ke sungai Citarum,”paparnya.
Kemudian Bambang mengatakan, upaya KIIC setelah rapat koordinasi pada tahun 2021 lalu dengan jajaran Pemerintah Daerah, dimana saat itu ada pembagian pekerjaan untuk normalisasi.
“Maka setelah kami mendapat surat dari pemerintah daerah, kami langsung mengerjakan normalisasi sesuai dengan arahan di surat tersebut,”ucap Bambang.
“Nah kebetulan disurat itu kami mendapatkan arahan normalisasi mulai dari jembatan sebelum Cibiuk sampai mengarah ke pond yang ada di sebelah harmoni dengan panjang 553 meter dan itu sudah kami lakukan, setelah normalisasi kita lakukan penanaman pohon disepanjang bantaran sungai, dengan harapan tanah-tanah dibantaran sungai tidak masuk kebantaran sungai lagi ” terangnya.
Bambang pun meminta sebaiknya Dinas terkait yang berperan di Pemerintah Daerah ikut berperan bersama-sama memikirkan kondisi seperti ini.
Dalam kesempatan itu, Bambang menegaskan kesiapan KIIC untuk duduk bersama kembali dengan para pengelola kawasan lain, Pemerintah Kabupaten Karawang, serta dinas terkait guna mencari solusi menyeluruh atas masalah Kali Kalapa.
“Kami siap berdialog dan menindaklanjuti kondisi saat ini bersama pihak terkait. Penanganan ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, tidak bisa satu kawasan saja yang bergerak,”pungkasnya.
