KARAWANG, JabarNet – Baru kali pertama ada mobil dinas di Karawang dipakai untuk acara kawinan masyarakat. Terlebih ini adalah mobdin Wakil Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh.
Kendati belum dapat dipastikan apakah kebijakan mobdin wabup dapat dipinjam untuk acara kawinan masyarakat ini akan berlangsung selamanya hingga H. Aep Syaepuloh selesai menjabat sebagai wabup, atau hanya kebijakan sementara waktu saja, namun Pemerhati Pemerintahan Karawang, Asep Agustian SH.MH menilai jika kebijakan yang dilakukan Wabup Aep harus disambut baik dan wajar karena sebagai pengayom masyarakat.
“Mobdin dipake kawinan sampai heboh. Apa sih yang harus dihebohkan. Laah… busyet, ya memang harusnya begitu. Supaya sesekali masyarakat juga bisa menikmati fasilitas negara para pejabatnya,” tutur Asep Agustian SH.MH, Selasa (6/4/2021).
Namun demikian, praktisi hukum yang kerap akrab disapa Askun ini mewanti-wanti agar peminjaman mobdin wabup oleh masyarakat tetap harus dengan catatan tertentu.
Pertama, mobdin wabup boleh dipinjam masyarakat hanya pada saat hari libur saja semisal sabtu dan minggu. Hal ini harus dilakukan agar tidak mengganggu kinerja wabup dalam melakukan kegiatan kedinasan.
“Hari sabtu dan minggu kan tidak ada unsur kedinasan. Jadi wajar-wajar saja kalau mobdin wabup dipake atau dipinjem masyarakat. Artinya, wabup sekarang benar-benar ingin mencoba dekat dengan masyarakat. Mungkin Wabup Aep ingin mencoba merubah mindset jika fasilitas pejabat juga bisa dinikmati rakyat, ” kata Askun.
Catatan kedua, setiap kerusakan mobdin wabup yang dipinjam masyarakat tentu menjadi tanggungjawab si peminjam. Jangan sampai niatan baik wabup ini juga malah menambah beban APBD mengenai biaya kerusakan mobdin.
Ketiga, peminjaman mobdin wabup juga hanya boleh diberikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu masyarakat saja seperti acara kawinan. Jangan sampai mobdin wabup malah dipakai hal-hal lain seperti untuk berlibur atau jalan-jalan keluarga di dalam maupun di luar kota.
“Di Karawang ini memang baru pertama kali terjadi (mobdin wabup dipakai acara nikahan masyarakat). Di Kota Bekasi bahkan mobil mewah Wakil Walikota seperti Toyota Camry dan Toyota Fortuner bisa dipinjam gratis oleh masyarakat,” kata Askun.
“Terus Walikota Bengkulu sama Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan juga mengeluarkan kebijakan yang sama. Yaitu dimana mobdinnya boleh dipinjam masyarakat untuk acara nikahan,” timpal Askun.
Yang menjadi heboh, sambung Askun, kebijakan ini baru pertama kali dilakukan di Karawang.
“Mereka pejabat di kabupaten/kota lain enjoy-enjoy saja tuh pinjamin mobil dinasnya ke masyarakat. Kenapa di Karawang malah ada segelintir orang yang merasa tidak nyaman. Harusnya kita bersyukur ada penguasa yang mau minjamkan mobdinya buat rakyat. Kalau memang ada yang mau pinjam lagi, ya silahkan saja ke sana ngomong ke wabup,” kata Askun.
Catatan keempat, masih dikatakan Askun, karena ini masih dalam situasi pandemi covid-19, maka peminjaman mobdin wabup harus tetap mempertimbangkan protokol kesehatan (prokes). Artinya, setelah mobdin selesai dipinjam, maka harus dikembalikan lagi dalam kondisi steril.
“Kita masih dalam situasi rawan penyebaran pandemi covid-19. Jadi bagaimanapun caranya mobdin harus dikembalikan dalam kondisi steril,” paparnya.
Oleh karenanya, Askun meminta kepada segelintir pihak agar tidak lagi mempermasalahkan kebijakan Wabup Aep yang sudah meminjamkan mobil dinasnya. Justru kebijakan ini harus didukung oleh semua pihak. Bahkan bila perlu diikuti oleh semua kepala dinas di Karawang.
“Kalau katanya memang melanggar, ya melanggarnya dimana?. Ini kan sebenarnya positif dan akan menjadi kebanggaan sendiri buat masyarakat yang meminjamnya. Bisa saja kebijakan yang dilakukan Wabup ini mengurangi tingkat perceraian di Karawang. Bisa saja mereka yang nikah dengan mobdin wabup malu akan bercerai, saat mengingat acara pernikahannya seperti apa. Ini sisi positifnya kan banyak. Jadi jangan lihat sisi negatifnya terus atuh. Gitu aja kok repot!,” kata Askun.
Ditambahkan Askun, pernyataanya ini ia sampaikan tidak bermaksud untuk membela Wabup Aep. Tetapi ia mencoba membaca sudut pandang lain dari sosok wabup.
“Di sini saya bukan menilai salah atau benar.Tetapi mencoba menanggapi sisi positif dari pemikiran wabup. Lagian kebijakan seperti ini sudah banyak dicontohkan oleh kabupaten/kota lain. Jangan heboh dengan kebijakan ini. Pandang-lah sisi positifnya,” tutup Askun.(Ist/red).
