KARAWANG – Akhirnya, setelah menunggu cukup lama 5 jabatan pimpinan tinggi (JPT) hasil open bidding atau seleksi terbuka dilantik oleh Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana.
Selain itu, Bupati mengukuhkan 45 orang pejabat pimpinan tinggi (PPT) pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karawang, Jumat (28/5).
Pengukuhan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama , pejabat administrator, dan pejabat pengawas tersebut berdasarkan keputusan Bupati Karawang Nomor 821.24/Kep. 3014/BKPSDM/2021 dan Nomor 821.24/Kep. 3015/BKPSDM/2021 yang ditetapkan pada 27 Mei 2021.
“Ini adalah pelantikan pertama kepemimpinan saya selaku Bupati Karawang bersama Pak Aep (Wakil Bupati Karawang). Namun prosesnya sudah dilakukan pada 2020 lalu, karena terkendala prosedur menjelang Pilkada dan paska pelantikan kepala daerah terpilih, pelantikan jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama terpilih hasil seleksi terbuka, baru dapat dilaksanakan hari ini setelah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat,” ujar Cellica.
Cellica memaparkan, proses tahapan selbuk dan seleksi JPT kali ini melalui tahapan dan waktu yang sangat panjang. Rencana seleksi terbuka diawali dengan persetujuan Mendagri melalui suratnya Nomor 821/17979/OTDA yang ditetapkan pada 30 Maret 2020 perihal Persetujuan Pelaksanaan Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
Selanjutnya mendapat persetujuan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui suratnya Nomor B-1833/KASN/06/2020 yang ditetapkan pada 26 Juni 2020 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Hasil seleksi terbuka yang dilakukan oleh panitia seleksi telah dilaporkan ke KASN dan telah mendapat rekomendasi melalui surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2361/KASN/08/2020 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2020 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Bupati Karawang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), memilih satu dari beberapa kandidat terbaik hasil seleksi. Kecuali pemilihan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri setelah melalui seleksi lanjutan oleh Ditjen Catatan Sipil.
Penetapan dan pelantikan PPT Pratama terpilih telah mendapat persetujuan Mendagri melalui suratnya Nomor 821/2489/SJ yang ditetapkan pada 16 April 2021 perihal persetujuan pengukuhan, pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang. Serta surat Gubernur Jawa Barat Nomor 2536/KPG.07/BKD tanggal 6 Mei 2021 perihal Penyampaian Pengukuhan, Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang.
“Pada kesempatan ini pun bersama-sama kita saksikan pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pada sekretariat daerah kabupaten karawang. pengukuhan ini merupakan dampak dari perubahan susunan organisasi sekretariat daerah sebagai amanat permendagri nomor 56 tahun 2019,” tambah Bupati dua periode ini.
Dalam rangka melaksanakan amanat Permendagri 56 Tahun 2019 tersebut telah ditetapkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang. Perubahan susunan organisasi tersebut mengurangi jumlah jabatan dari 49 jabatan menjadi 47 jabatan. Berkurang 2 (dua) jabatan yaitu 1 (satu) jabatan kepala bagian dan 1 (satu) jabatan kepala sub bagian.
Pelantikan pengukuhan pejabat pada sekretariat daerah ini pun telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Nomor 821/2489/SJ yang ditetapkan pada 16 April 2021 perihal persetujuan pengukuhan, pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Nomor 821/3226/OTDA yang ditetapkan pada 19 Mei 2021 perihal persetujuan pengukuhan Pejabat Admin (red).
