Karawang, JabarNet.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang melakukan giat Kunjungan Kerja (Kunker) ke sejumlah tempat di Karawang, termasuk Kawasan Bisnis Galuh Mas Karawang, Selasa 28 Juli 2020.
Dalam giat Kunker yang dilakukan Komisi II, mereka langsung menyoroti penggunaan air tanah serta penanganan karayawan UKM dan UMKM yang ada di tiga mall, ditengah Pandemi COVID-19 yang tengah terjadi.
“Hari ini kita berkunjung ke Perumahan Galuh terkait penggunaan air bawah tanah dan penanganan para UKM dan UMKM yang berada di 3 Mall Dimasa COVID-19 seperti ini,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang Natalla Sumedha, saat diwawancara JabaNet.com, melalui pesan Whatsappnya, Selasa (28/07/20).
Ditegaskan apa saja yang dilakukan Dewan Komisi II dikawasan Bisnis tersebut, Natalla menyebut lebih pada kontroling terhadap prosedurural penggunaan air tanah serta nasib SDM yang bekerja di mall, dan mencarikan solusi agar pemasaran bisa lebih maksimal ditengah keterbatasan seperti saat ini, karena itu merupakan domain dari komisinya.
“Ya di dalam mall itu kan banyak pedagang-pedagang yang membuka dan menyewa lapak dalam kondisi seperti ini pengunjung nya pun baru sekitar 50% yang hadir contoh dagang makanan ada di depan nonton XXI, dengan kondisi bioskop yang masih ditutup maka akan terjadi ketimpangan dan tidak ada pembeli kami diskusi agar manajemen melakukan terobosan dan inovasi misalkan dengan biaya sewa yang murah atau ada inovasi mengijinkan dagang halaman mall,” jelasnya.
“Terkait penggunaan air tanah juga sempat kita cek, dan ternyata sudah sesuai prosedur,” timpal Natalla.
Disinggung apakah Fasos dan Fasum Galuh Mas juga dibahas dalam Kunker Komisi II, dengan tegas Natalla menjawab tidak, karena hal itu bukan domainnya.
“Kami tidak bahas karena itu ranahnya komisi III,” katanya.
Atas hal yang dilakukannya, diakui Natalla juga mendapat dukungan dari Pemkab Karawang, Pemerintah Kecamatan beserta Pemdes setempat.
“Tapi inovasi ini mendapat support dari pemerintah daerah termasuk dari kecamatan dan pihak Desa biar ekonomi kecil bisa bergerak,” tandasnya. (red)
