DaerahJawa Barat

Komisi IV DPRD Karawang Terima Aspirasi Paguyuban Pedagang Sembako Bahas Temuan Data KPM

KARAWANG,JabarNet.com– Komisi IV DPRD Karawang menerima audiensi Paguyuban Pedagang Sembako Karawang (Pasok),bahas penyaluran bantuan dalam bentuk tunai dari program pemerintah pusat di Karawang, Rabu 8 Januari 2025.

Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Junaedi dari Fraksi Nasdem, menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mengevaluasi manfaat penyaluran bantuan dalam bentuk tunai dibandingkan non tunai.

Asep Junaedi menyampaikan bantuan tunai yang disalurkan melalui Kantor Pos kepada 175 ribu KPM (Keluarga Penerima Manfaat) saat ini, berdasarkan hasil temuan Paguyuban Pedagang Sembako Karawang sering tidak dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pokok yang menjadi tujuan utama program.

Dalam hal ini, Komisi IV mendorong Dinas Sosial untuk turut serta melakukam perbaikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karema sifatnya yang cukup mendesak.

“Banyak temuan bahwa data KPM tidak sesuai, ada yang sudah meninggal masih tercatat, sementara yang seharusnya menerima malah terlewat. Ke depan, data ini harus lebih akurat agar program tepat sasaran,” kata Asep Junaedi.

Di samping itu, berdasarkan hasil audiensi, Paguyuban Pedagang Sembako Karawang mengusulkan agar penyaluran bantuan kembali ke bentuk non tunai.

Model ini, menurut mereka, lebih efektif dalam memastikan penerima memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan pokok. Selain itu, penyaluran non tunai membuka peluang besar untuk pemberdayaan pedagang sembako lokal, menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Karawang.

Komisi IV mendukung usulan tersebut dan akan mendukung adanya kajian komparatif untuk menilai manfaat dan risiko dari kedua bentuk penyaluran.

“Jika kajian menunjukkan bahwa manfaat non tunai lebih besar, kami akan mendorong pemerintah agar kembali menggunakan mekanisme tersebut,” ujar Asep.

Asep Junaedi juga menyampaikan, dalam hal ini Fraksi Nasdem di DPRD Karawang menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan.

“Kami mendukung penuh langkah-langkah yang memperbaiki tata kelola bantuan sosial, termasuk memberdayakan pedagang lokal,” pungkas Asep Junaedi.

Shares:

Related Posts