Laporan : Amirulloh
Bekasi, Element Masyarakat Bekasi Senin Pagi (15/10) melakukan diskusi dalam mengawal Segel KPK terkait Kasus OTT terhadap 10 Orang di Dinas PUPR Kabupaten Bekasi minggu malam (14/10).
Dalam diskusinya, Sejumlah elemen masyarakat sepakat membentuk Gerakan Pengawal Segel (GPS KPK) untuk mengawal kasus ini. Suhady Haerussukur, Ketua Umum Ukirnas menyatakan keperihatinnya kepada Kinerja Pemda Bekasi karena menurutnya Pejabat Pemda Kab. Bekasi sudah memiliki gaji dan tunjangan yang cukup besar, akan tetapi masih saja melakukan Gratifikasi dan Praktek Korupsi.
“Yang jelas kami, dari Ukirnas Kabupaten Bekasi, menghibau pemerintah Kab. Bekasi bahwa mereka harus profesional bekerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena mereka digaji oleh negara sudah luar biasa, kami kira tidak usah lagi melakukan pungutan-pungutan liar, gratifikasi apalagi korupsi di Kab. bekasi”, Ucapnya Kepada Kutipan/BOGroup (15/10).
Ukirnas dan Elemen Masyarakat lainnya sepakat, dengan Gerakan Ini mereka akan mengawal Kasus OTT Dinas PUPR dan Dinas lainnya yang rawan terindikasi Korupsi.
“Insya Allah dengan Penyegelan di Bekasi, kami Para Aktivis akan Kawal Gerakan Segel di Kabupaten Bekasi, sampai tuntas. Karenanya kami berharap KPK tidak berhenti di OTT di Kab. bekasi tapi lebih mendalam mangkaji anggaran-anggaran baik di Dinas PUPR maupun dinas dinas terkait yang terindikasi Korupsi”, tutupnya.
