KARAWANG, – Untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah direncakan di bangun di 6 dapil memang suatu program yang bagus.
Namun, lagi-lagi rencana itu hingga saat ini masih belum bisa dilakukan karena, dianggap Pemkab Karawang, saat masih dalam kondisi keterbatasan anggaran.
Dengan kondisi keterbatasan anggaran, tentunya DPRD dan Pemkab harus mempunyai solusi atau jalan keluar terbaik, agar tetap program – program bisa dijalankan.
Kepada kutipan.co.id hal keprihatinan tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang H. Endang Sodikin S.Pd.I., SH. MH saat ditemui diruang kerjanya di Gedung DPRD Karawang, Senin (30/7/19).
“Kita prihatin tentang 6 BLK yang sudah direncanakan oleh Pemkab Karawang yang hingga saat ini belum bisa diselesaikan, walaupun memang baru ada 1 BLK diwilayah Pangkalan Loji yang secara kelayakan jauh dari kata representatif,”ungkapnya.
Endang Sodikin mengatakan, karena keterbatasan anggaran hingga mengakibatkan defisit, pihaknya menyayangkan yang memang seharusnya BLK di Pangkalan itu sudah selesai. Artinya, jika itu selesai akan mampu memenuhi 2 hingga 3 Kecamatan, untuk bisa menyaring kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja untuk para perusahan yang ada.
“Karen anggaran kita ga ada, tahu sendiri anggaran kita defisit, memang seharusnya BLK di pangkalan selesai, dan bisa menampung 3 kecamatan, untuk kemudian bisa di salurkan ke perusahaan,”jelasnya.
Ketika ditanya akan kah di masa akhir Pemerintahan Cellica-Jimmy 6 BLK ini bisa dituntaskan, Endang Sodikin mengatakan, dalam hal ini Pemkab Karawang bisa menyelesaikan BLK tersebut, karena program ini masuk ke program RPJMD nya.
“Harusnya bisa terbangun lah, minimal 50 persen, berarti dari target 6 BLK, ya 3 BLK bisa diselesaikan lah,”ulas Endang Sodikin sambil tersenyum.
Memang, sebelumnya dikatakan Kepala Disnakertrans Ahmad Suroto menyampaikan, untuk bangunan 1 BLK yang representatif itu membutuhkan anggaran 5,6 miliar lebih.
Dan saat ini, dari 6 BLK yang sudah diprogramkan di RPJMD itu baru ada 1 BLK yang baru dibangun, yaitu BLK di pangkalan, itupun baru dibangun 1 kantor dan telah menghabiskan anggaran sekitar 800 juta-an.
Lebih lanjut dikatakan Endang Sodikin, seharusnya kebutuhan anggaran kurang lebih 2 miliar pihak Pemkab ini bisa memprioritaskan dan mendisain bagaimana itu bisa diselesaikan.
“Sebenarnya itu bisa diselesaikan, minimal di 2020 nanti kita mampu mendisain itu bisa selesai, tidak serta merta 5,6 miliar itu harus dikabulkan. Tetapi dana 2 miliar itu bisa di terapkan untuk kebutuhan yang ber skala prioritas,”bebernya.
Jika angka pengaguran dititik beratkan di SMK, dan SMK-SMK itu kewenangan nya di provinsi tapi anak-anaknya dari kita, dalam kata Link And Match, maka apa yang menjadi kebutuhan perusahaan di link kan oleh Pemerintah Daerah, dan macth tidak dengan kebutuhan pasarnya.
“Kebutuhan pasar itu butuh kualifikasi anak yang menguasai mesin yang ada, akan tetapi kebutuhan mesin di BLK dan di perusahaan itu berbeda, nah disini ada yang tidak sinkron, dan perlunya sinkronisasi, sehingga Link And Macth itu bukan hanya sebagai jargon, tapi betul-betul disesuaikan, maka BLK itu akan pantas membutuhkan anggaran hingga 5,6 miliar,”timpal Endang Sodikin.
Menurutnya, peranan BLK itu sangat penting, BLK ini harus selesai dimasa ahir jabatan Cellica-Jimmy, meskipun tidak mencapai 5,6 miliar, akan tetapi kebutuhan skala prioritas nya sebesar 2 miliar sementara bisa di gelontorkan.
“Dengan kondisi yang ada, kami kira angka 2 miliar bisa beli perlengkapan alat dan kelengkapan sarana BLK lainnya yang prioritas, supaya bisa jalan. Agar anak-anak lulusan dari SMK-SMK itu bisa di didik di BLK dan bisa langsung bekerja dikarawang, sehingga tidak akan menyumbang tingkat angka pengangguran,”pungkasnya(Joe).
