KARAWANG, JabarNet.com – Karawang Budgeting Control (KBC) menuding Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang melakukan pembiaran terhadap objek – objek pembangunan proyek bermasalah.
Kendati BPK sudah menemukan setumpuk persoalan terkait proyek pembangunan yang dilakukan DPUPR, salah satunya pembangunan jembatan KW 6 yang terpaksa dilakukan berulangkali, tapi Kadis terkesan tidak perduli dan ugal – ugalan.
“Kami melihat ada pembiaran sehingga dinas PUPR merasan nyaman dengan perbuatannya, padahal sejumlah bukti sudah dilihat langsung oleh masyarakat,” kata Derektur KBC Ricky kepada JabarNet.com, Rabu (13/4).
Tidak hanya itu, Ricky juga menyinggung keberadaan APH yang terhadap objek bermasalah yang terkesan menutup mata, menyebabkan DPUPR merasa nyaman atas kesalahannya.
Lebih lanjut Ricky mencontohkan pembangunan proyek jembatan KW 6 di Kelurahan Karangpawitan yang hangat baru – baru ini yang memakan uang rakyat hingha Rp 10,5 milliar.
Jembatan tersebut dalam kondisi rusak terbelah, padahal baru diresmikan oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dua pekan sebelumnya. Jembatan tersebut akhirnya ditutup selama 4 bulan untuk diperbaiki.
“Kasus jembatan rusak itu viral, tapi APH tidak ada tindakan sama sekali,” katanya.
Ricky mengatakan, sejumlah proyek di Dinas PUPR akhirnya menjadi temuan BPK mulai dari tingkat perencanaan, pengawasan dan kualitas pekerjaan akibat pengurangan volume pekerjaan. Bahkan BPK menemukan adanya jasa pengadaan konsultan atau tenaga ahli bodong. Modusnya sebagai tenaga ahli tapi tidak bekerja melakukan kajian objek proyek.
“Cuma stempel dan tandatangan palsu,” cetusnya.
Sebelumnya Kepala Dinas PUPR, Dedi Achdiat mengakui salah satu penyebab gagalnya pembangunan jembatan KW 6 akibat tidak ada tenaga ahli. Kekurangan tenaga ahli menjadi permasalahan utama di dinas PUPR. Kedepan Dinas PUPR akan mengutamakan keberadaan tenaga ahli.
Menurut Ricky, PUPR selaku Dinas yang mengatur,mengelola dan melaksanakan kegiatan seharusnya punya tanggung jawab besar dalam permasalahan perencanaan dan pengawasan agar menghasilkan pekerjaan yang baik. Namun karena ada pembiaran dari APH makanya dinas PUPR terkesan bekerja asal-asalan.(Ist)
