Laporan : Apung
Subang, Studi banding para pejabat Kabupaten Subang ke Bali, dinilai sejumlah kalangan hanya menghambur-hamburkan anggaran.
Pasalnya, keberangkatan sejumlah pejabat yang diantaranya berisi sekretaris daerah (Sekda), asisten daerah (Asda) III, kepala dinas, dan para kepala bagian (Kabag) di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Subang tersebut, dinilai tidak tepat karena belum lama ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang diterpa masalah defisit anggaran.
“Hal tersebut merupakan prilaku yang kurang bagus dan tidak boleh dicontoh oleh generasi muda. Masa Pemkab Subang dalam keadaan defisit keuangan ratusan miliar, tapi para pejabat malah pelesiran hanya untuk selfi di pulau Dewata dan diunggah ke facebook,” ungkap Aris Munandar, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Subang kepada kutipan.co.id Kamis (1/11/2018).
Menurutnya, pelesiran ke Bali dengan alasan studi banding hanya menghambur-hamburkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Subang, dan terkesan sebatas untuk menyerap anggaran tanpa ada kejelasan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Subang. Padahal seharusnya, para pejabat di lingkungan Pemkab Subang fokus menyelesaikan program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Hal senada disampaikan pemantau pemerintah dan politik Kabupaten Subang, Rahmat. Menurutnya, para pejabat Pemkab Subang tidak peka terhadap persoalan yang dirasakan masyarakat, seperti masih banyak bangunan sekolah yang rusak, jalan-jalan yang rusak, tidak adanya saluran drainase di sejumlah wilayah, dan sungai yang dangkal perlu dinormalisasi.
“Saat keuangan Pemkab Subang sedang divisit Rp 249 milyar, para pejabat seharus menghemat anggaran, bukan malah menghambur-hambur duit untuk hura-hura ke Bali. Seharusnya para pejabat Pemkab Subang dalam menyusun rencana kegiatan mengutamakan sekala prioritas untuk masyarakat dan menghapus belanja studi banding yang hanya copy-paste kegiatan di daerah lain,” katanya.
Sekalipun Plt Bupati Subang Ating Rusnatim tidak berangkat, namun harus tetap bertanggungjawab kebijakannya membolehkan para pejabat berangkat ke Bali. “Ini menjadi sorotan, bukan hanya dari HMI, tapi seluruh elemen masyarat. Dalam rancangan APBD 2019 nanti yang sedang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jangan sampai ada alokasi anggaran untuk pelesiran seperti ini lagi,” katanya.
