KARAWANG, JabarNet.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menunjukkan komitmen serius dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk lima tahun ke depan.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar hari ini kamis 15 Mei 2025 di aula lantai 2 gedung Bupati oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Karawang, Ridwan Salam, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal penyusunan rencana strategis pengentasan kemiskinan yang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati.
“Ini tahapan awal, nanti akan didampingi secara teknis oleh tim, dan dokumen perencanaannya juga harus segera diselesaikan,” ujar Ridwan.
Ridwan mengatakan, TKPKD sendiri merupakan tim yang diketuai oleh Wakil Bupati Karawang dan dibimbing langsung oleh Bupati. Tim ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang akan dilibatkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, fokus utama yang dibahas adalah sinkronisasi antara RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kabupaten Karawang, khususnya dalam program penanggulangan kemiskinan.
Ridwan mengungkapkan bahwa Pemkab Karawang akan menggunakan empat skema utama dalam strategi pengentasan kemiskinan, yaitu: pengurangan pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, penanganan kantong-kantong kemiskinan seperti kawasan kumuh, serta pembenahan dan pemanfaatan data yang akurat.
“Data yang digunakan berasal dari tiga sumber, dan kami juga akan menyesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 yang mengharuskan penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSN),” jelasnya.
Ridwan juga menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir, angka kemiskinan di Karawang tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata provinsi.
“Dibandingkan daerah lain seperti Indramayu, kita masuk 10 besar dengan angka kemiskinan rendah. Ini harus kita pertahankan dan, kalau bisa, kita turunkan lagi,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa tingginya investasi yang masuk ke Karawang seharusnya juga berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
“Kalau investasi tinggi, logikanya kemiskinan harus rendah. Maka program ini harus benar-benar dijalankan dengan serius,” tegas Ridwan.
