KARAWANG, JabarNet.com– Sekjen kompak Reformasi Pancajihadi Alpanji soroti ramainya diduga salahsatu Kepala Dinas di Pemkab Karawang punya hutang sampai Milliaran, sehingga hal ini menjadi pertanyaan hutang apa, dan kenapa bisa terjadi?
” Jadi begini yah informasi itu sampai ketelinga saya kalau yang ngomongnya 1 atau 2 orang bisa dianggap kabar burung, tetapi yang ngomongnya banyak terus yang ngomongnya kredibel persoalannya sama, bahwa disatu dinas diduga Kepala dinasnya berhutang sampai Milliaran, saya juga sempat investigasi ternyata hutangnya itu dari investor yang berasal dari luar daerah Karawang ,” ungkap Panji sapaan akrab Pancajihadi Alpanji kepada JabarNet.com, Senin ( 24/6/2024).
Tak sampai disitu, Panji juga sempat menelusuri hutang tersebut untuk apa?.
” Masa dinas sampai punya hutang, nah kalau Dinas atau Pemda berhutang itu kan harus ada izin Menteri keuangan urgensinya seperti apa, kecuali kalau tidak ada bantuan Pemerintah pusat atau emergency mungkin bisalah berhutang, tapi kan harus ada izin dari Pemerintah pusat, lagipula APBD Karawang ini kan cukup besar masa harus berhutang, nah dinas itu kan tinggal menjalankan yang sudah ada di APBD,” kata Panji.
Panji menganalisa, hutang tersebut kemungkinan diduga hutang janji, bila disangkutkan hukum bisa saja ada unsur gratifikasi.
” Janji itu sepertinya, dari hutang Milliaran ini diduga akan diberikan paket proyek, ntah itu Penunjukan Langsung atau yang bersifatnya lelang kemungkinan besar disitu, ternyata sepertinya proyeknya tidak ada mungkin duitnya ditagih, makanya sampai ramai kemana-mana,” ucapnya.
Lebih jauh Panji meyakini hutang piutang tersebut diduga tidak melibatkan dinas tetapi pribadi-pribadi atau personal.
” Kalau sudah begini bagaiamana mereka bisa bekerja dengan fokus menjalankan kedinasan menyerap anggaran yang telah ditetapkan APBD, sedangkan mereka sendiri pusing untuk membayar hutang, mungkin issu ini sudah sampai ketelinga Bupati, Bupati harus segera memanggil dinas tersebut terkait kebenaran issu ini, karena uang Milliaran itu bukan sedikit loh,” ucap Panji.
” Jadi jangan sampai untuk bayar hutang ini ngambil lagi dari APBD, bayar hutang pake paket-paket proyek, nantinya akan rusak kwalitas pembangunannya,” ujar Panji.
Dari adanya isu-isu tersebut Panji mengaku selaku warga masyarakat meskipun hanya sebatas informasi, pihaknya akan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum ( APH ) agar isu yang beredar bisa diselidiki.
” Kami lagi menunggu data-data yang valid, bila sudah terkumpul akan kami laporkan ke APH, biar APH yang menginvestigasi lebih jauh,” tandasnya
