KARAWANG, – Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang dianggap masih terbilang lemah. Sebab, saat ini fungsi kontrol Legislatif terhadap Eksekutif sendiri terkesan tidak berjalan alias mandeg.
“Jika ingin disebut Pembangunan daerah itu dianggap maju, hal tersebut justru tidak akan terlepas dari peran aktif Legislatifnya, karena Legislatif memiliki fungsi penganggaran dan fungsi kontrol kepada eksekutifnya, dan ketika memang satu daerah di anggap mandeg, maka pembangunannya sendiri banyak bermasalah, lihat saja di Karawang, Hal tersebut akan terindikasi bahwa DPRD Karawang ini tidak bekerja,” ucap Aktifis Karawang Nace Permana mengatakan kepada kutipan.co.id dikantor sekretariatnya di jalan Mangga No 31 Guro 1, Nagasari Karawang Barat.
Ditambahkan Nace, mana letak fungsi kontrolnya terhadap eksekutif, selama ini peran dari legislatif di Karawang sendiri tidak kelihatan dan terkeasan mandul, programnya hanya Kunjungan Kerja (kunker) saja, sementara hasil Kunker itu mana, tidak pernah teraplikasikan dengan konsef pembangunan yang ada di kota Karawang,
“Kunker yang sering mereka lakukan, contohnya ke daerah Bali dan ke Sragen, tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat, apa sih hasil kemajuan dari kunker mereka ke Bali dan ke Sragen itu,? yang bisa ditiru untuk Kabupaten Karawang, sampai hari ini kan tidak ada.
Hasil Kunker itu seharusnya bisa dibuat rumusan masalah prospektif dan kendalanya, apabila memang hasil kungker itu bisa diterapkan di Karawang, maka presentasikanlah di depan masyarakat, paling tidak dibahas juga di dalam musrenbang, kan bisa jadi masukan konsef atau struktur dari percontohan daerah yang dianggap sudah maju,” jelas Nace.
Lanjut Nace, harusnya, terkait dengan program Pelayanan Satu Atap ini kan bisa ada perubahan, terus sampai hari ini juga orang masih banyak mengeluhkan pelayanan Satu Atap itu, jadi disini bisa dilihat maju mundurnya Pemerintah Daerah Karawang ini.
Banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, contoh satu hal dalam pengadaan mobil dinas, jenisnya terlihat boros dan dikarenakan terkesan ada yang menentukan merek, padahal standar mobil pelayanan sama seperti halnya mobil inventaris biasa saja, maaf kalau boleh saya sebut merek, seperti Avansa saja kan cukup,” beber Nace.
Ia juga mengatakan, kalau saya lihat pemerintah Karawang ini ada kemunduran dalam pola kepemimpinannya, kemunduran ini diakibatkan ketidak terkonsefnya pembangunan dan tidak terstruktur.
Contohnya pembangunan yang tidak terkonsef dari awal tahu – tahu dibangunkan, seperti proyek pembangunan pedestrian, di jalan Ahmad Yani Baypass, sebenarnya lebih penting mana pendestrian sama sekolah roboh,” pungkasnya(wan/jhd).
